Pembahasan Ranperda Pilkades Belum Rampung

“Lanjut Dibahas Minggu Depan”

Wajo, MC – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa yang dibahas di DPRD Kabupaten Wajo belum rampung.

Pembahasan ini masih akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama setelah sebelumnya dirembugkan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Wajo pada awal pekan ini (Senin, 1/12).

Ketua Pansus Ranperda Pilkades, Sumardi Arifin mengungkap hal itu, Selasa, 2/12 kemarin. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan baru menyelesaikan beberapa pasal berikut ayat-ayatnya.

Dalam rapat, pansus mencermati beberapa pasal dan ayat dengan tetap kedepankan aspek yuridis, sosiologi, filosofi dan kearifan lokal masyarakat Wajo.

“Sehingga, perda yang dibuat nantinya diharap menjadi patron pelaksanaan pilkades, baik yang akan dilaksanakan waktu dekat ini maupun pada proses pemilihan untuk tahun-tahun selanjut-nya,” pungkas Sumardi.

Ketika ditanya tentang pelaksanaan seleksi bakal calon kepala desa seperti yang dituangkan dalam isi Ranperda, Sumardi mengungkap bahwa kemungkinan besar akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang dibentuk masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun demikian, Sumardi belum bisa merinci karena untuk pasal yang mengatur tentang seleksi ini masih dalam tahap pembahasan alot.

“Intinya adalah pelaksanaan seleksi seperti yang diajukan dalam Ranperda itu nantinya akan ditetapkan oleh masing-masing PPKD,” jelas legislator Wajo yang juga adalah Ketua Komisi I DPRD Wajo ini.

Lebih jauh, Sumardi menjelaskan bahwa untuk tingkat Kabupaten, Instansi terkait dalam hal ini BPMPDK hanya sebatas melakukan monitoring, evaluasi dan mengawasi proses Pilkades.

“Adapun yang menentukan lolos tidaknya bakal calon kepala desa untuk maju sebagai calon akan ditentukan hasilnya oleh PPKD,” terang Sumardi.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap bahwa lembaga eksekutif dalam pelaksanaan pemilihan menunggu penetapan Perda.

“Setelah Perdanya ditetapkan, barulah kami bisa atur jadwal pelaksanaan,” ujar Syamsul.

Penulis : Nur Asi, SH