Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern Tunggu Realisasi Pusat

Penulis : Nur Asri, SH

Wajo, MC – Rencana Pemerintah Kabupaten Wajo membangun pusat perbelanjaan modern di kawasan terminal regional Sengkang masih dalam tahap pengusulan. Sejauh ini, pemerintah telah melayangkan proposal anggaran pembangunan ke- Pusat  Investasi Pemerintah (PIP) di Jakarta.

Kepala Bidang Sarana Dinas Pasar Wajo, H Ilyas Side mengutarakan, usulan yang diajukan ketingkat pusat  sebesar Rp150Milyar. Usulan tersebut, kata Ilyas, merupakan permohonan pinjaman lunak dan telah mendapat persetujuan dari DPRD Wajo.

“Kami telah layangkan permohonan, sisa menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Anggaran yang diajukan itu berdasarkan platfon RAB (Rancangan Anggaran Bangunan) dari Pusat Perbelanjaan Modern yang dibuat sebelumnya. Kami juga telah melengkapi beberapa persyaratan lain-nya,” kata Ilyas, baru-baru ini.

Persyaratan yang dilengkapi, tambah Ilyas, antara lain, desain bangunan, kesiapan lahan, platfon RAB dan beberapa kriteria lainnya.

“Intinya saat ini adalah Pemerintah Wajo sisa menunggu jawaban dari pemerintah pusat,” terang Ilyas kembali.

Untuk diketahui bersama, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) adalah lembaga kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan percepatan realisasi proyek-proyek di Indonesia, lembaga ini di-manatkan tidak boleh merugi dalam melakukan investasi. Untuk mengantisipasi hal itu, PIP memiliki strategi jitu.

Strategi jitu tersebut antara lain memperketat syarat pemberian pinjaman yang diajukan kepada PIP agar pendanaan proyek di daerah. Setidaknya ada empat syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan investasi dari PIP.

Pertama adalah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 3 tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal itu untuk memastikan tidak ada permasalahan keuangan dari daerah yang mengajukan keuangan. Kemudian yang kedua, daerah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas rencana pinjaman tersebut.

Ketiga adalah ada perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjamannya. Keempat, proposal studi kelayakan proyek yang diajukan harus benar-benar baik.

Hal itu menunjukkan bahwa perencanaan proyek itu baik harus sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dan disepakati antara pemda dan DPRD setempat.

Setelah pendanaan itu disepakati, yang bertanggung jawab atas pendanaan tersebut yaitu pemda setempat wajib menandatangani surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (PTJM) pada setiap pencairan dana yang telah disepakati.

Berarti secara hukum kalau ada penyimpangan sudah terlindungi, karena setiap pencairan dia wajib melampirkan itu. PIP juga memiliki satuan-satuan kerja di daerah yang siap untuk mengawasi kelangsungan proyek. Bahkan, seluruh pemangku kepentingan diminta ikut melakukan pengawasan realisasi proyek tersebut. (*)