Pemda Terapkan Lima Hari Kerja Bagi Aparatur Desa

Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri bersama para kepala desa

Wajo, MC – Kebijakan lima hari kerja oleh pemerintah kabupaten Wajo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2018 juga diberlakukan pada aparatur pemerintah desa.

Lembaga terkait hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Wajo menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Nomor 140/122/Dinas PMD pertanggal 30 Januari 2018 tentang ketentuan penggunaan pakaian dinas, atribut dan jam kerja pemerintah desa.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri menjelaskan bahwa ketentuan atas penggunaan pakaian dinas, atribut dan jam kerja sebagaimana yang tertera dalam surat edaran mulai diberlakukan hari ini (Kamis, 1 Februari 2018).

Dalam penerapannya, pemerintah desa diminta untuk segera menyesuaikan dan berpedoman pada surat edaran yang didalamnya mengatur tentang ; ketentuan penggunaan pakaian dinas harian (PDH), jenis atribut PDH, ketentuan penggunaan seragam KORPRI dan APDESI, ketentuan jam kerja, serta mekanisme pelaporan daftar hadir aparatur desa.

“Semua tertera dalam surat edaran, dan pada dasarnya ketentuan tersebut diberlakukan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur dan kinerja pelayanan kepada masyarakat, khususnya dilingkungan pemerintah desa”, jelas Bahri, Kamis 1 Februari 2018.

Ketua IKAPTK (ikatan alumni perguruan tinggi kepamongprajaan) kabupaten Wajo ini menambahkan bahwa, terkait dengan mekanisme pelaporan absensi kehadiran aparat desa nantinya akan diatur secara tekhis dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah melalui dinas terkait.

“Dan secara khusus memang bupati mengintruksikan agar seluruh camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pemerintah desa”, pungkas Bahri. (Open Village SIPP De)