Pemda Usul Ranperda SOTK Pemerintah Desa, DPRD Sebut Itu Perlu

Kepala BPMPDK Wajo Syamsul Bahri Kepala BPMDPK Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo mengusul Rancangan PERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa ke DPRD Kabupaten Wajo untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016 ini.

Usulan itu merupakan tindaklanjut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta adanya pencabutan beberapa pasal menyangkut desa dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap, usulan Ranperda itu merupakan hal mendesak dan perlu untuk segera dilakukan.

Terlebih, kata Dia, PERDA yang selama ini diperdomani pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan organisasi ditingkat desa sudah tidak relevan lagi dengan undang-undang serta peraturan-peraturan diatasnya.

“Itu bagi pemerintah daerah menjadi alasan penting sehingga dilakukan pengusulan Rancangan PERDA, belum alasan lain seperti ; adanya pembentukan desa baru di Kecamatan Pitumpanua dan Pammana beberapa waktu lalu serta adanya pengangkatan Kepala Desa yang baru pada 108 desa yang sebelumnya melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di Wajo,” ujar Syamsul Bahri di Ruang Kerjanya, Baru-baru ini.

Mantan Camat Bola ini menambahkan, usulan Ranperda juga dimaksudkan untuk memaksimalkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa secara umum dan pemberdayaan perangkat desa secara khusus.

2016-01-02 12.12.05 Ketua Fraksi PDI-P Wajo, Baso Oddang

“Undang-undang mengamanahkan agar seluruh perangkat desa diaktifkan, sehingga tentu, untuk melakukan pengaturan atas perangkat desa ini perlu dipayunghukumi dengan aturan, oleh itu pemerintah daerah mengusul rancangan PERDA dengan harapan, pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat didesanya masing-masing dapat lebih terarah,” papar Syamsul Bahri.

Senada dengan Syamsul Bahri, Ketua Fraksi PDI-P Kabupaten Wajo, Baso Oddang menilai hadirnya aturan yang menjadi legal standing bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan organisasi ditingkat desa menjadi sebuah kebutuhan.

Apalagi, kata legislator dua periode ini, aturan sebelumnya, yakni PERDA No 16 Tahun 2007 tentang SOTK mengalami pergeseran sehingga perlu ditinjau kembali. (Baca Pemandangan Umum Fraksi PDI-P Wajo)

“Ditinjau dari aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintah desa secara umum, dan pemberdayaan perangkat desa secara khusus, hadirnya sebuah Perda yang mengatur tentang SOTK Pemerintah Desa di Kabupaten Wajo menjadi sebuah kebutuhan, demi untuk terlaksananya pemerintahan dan pembangunan seperti yang diamanahkan dalam UU,” terang Oddang.

Seperti diketahui, usulan Rancangan PERDA tentang STOK Pemerintah Desa dilakukan bersama dengan Rancangan PERDA tentang Hygiene – Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, Jasa Boga dan Industri Rumah Tangga Pangan dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Jumat, 22/7 lalu.

Wakil Bupati Wajo Andi Syahrir Kube Dauda menyerahkan draft Rancangan PERDA tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo HM Yunus Panaungi untuk dibawa ketingkat pembahasan selanjutnya. (Red/MC)