Pemda Wajo Akan Evaluasi Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa

Banner Head SIPD 1

Sinkronisasi (3)Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru saat membuka Rapat Kerja Sinkronisasi Program dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Wajo, MC – Pemerintah daerah kabupaten Wajo dalam hal ini Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru bersama jajarannya akan mengevaluasi penyaluran dan pengelolaan dana desa di kabupaten Wajo.

Evaluasi itu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan anggaran yang dikelola oleh para kepala desa, apakah pengalokasiannnya untuk prioritas pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat, apakah sudah sejalan dengan visi dan misi kabupaten, serta bagaimana kemampuan dan integritas kepala desa bersama perangkat-nya dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang bersumber dari anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN) tersebut.

Dia menilai peran dan tanggung jawab kepala desa dengan dialokasikannya anggaran tersebut semakin besar dan kompleks, sehingga tantangan yang dihadapi akan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Oleh pertimbangan itu sehingga pemerintah daerah akan melakukan evaluasi, pemerintah menginginkan penyaluran dan pemanfaatan dana yang diterima dapat berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada,” ujar Bupati saat membuka acara rapat kerja sinkronisasi program pemerintah daerah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan di Gedung BCC Sengkang, Rabu, 16/9.

Sinkronisasi (1)Ketgam : Sekda Wajo, H Firdaus Perkesi (kiri) dan Kepala BPMPDK Wajo

Lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN (anggaran pemerintah dan belanja negara) tahun 2015 di kabupaten Wajo secara keseluruhan berjumlah 38 Milyar. Sedangkan untuk Anggaran Dana Desa (ADD) atau yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD (anggaran pemerintah dan belanja daerah) pada tahun ini sebanyak 17 milyar untuk desa dan 13 milyar untuk tunjangan kepala desa bersama perangkat-perangkat desa.

“Jika dirata-ratakan maka setiap desa akan mendapatkan dana minimal sebesar Rp 500 juta pertahun, jumlah itu akan terus meningkat sampai 1 Milyar atau 1,4 Milyar. Jadi, kalau berbicara dana atau anggaran, maka sumber pendanaan di desa sudah memadai,” ujar Bupati.

Namun demikian, sambung mantan Sekda Wajo ini, dengan dialokasikannya anggaran tersebut, maka menjadi sesuatu hal yang menggembirakan sekaligus mengkhawatirkan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa.

“Karena, untuk mengurus dana yang cukup besar seperti itu tentu mempunyai konsekuensi dan mengandung resiko, baik secara administratif maupun dalam penggunaannya,” terang Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Wajo, H Firdaus Perkesi mengungkap bahwa pelaksanaan rapat kerja yang digelar sangat penting dan bermanfaat bagi para kepala SKPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk menciptakan sinkronisasi program pemerintah tingkat kabupaten dan tingkat desa.

Dia berharap melalui rapat kerja tersebut tercipta pengelolaan anggaran dan sinkronisasi program yang jelas dan terarah.

Penulis : Nur Asri

Banner Head SIPD 1