Pemkab Akan Telusuri Kredit Macet KUPERWA

Bupati Wajo A Burhanuddin Unru bersama Wakil Bupati A Syahrir Kube Dauda

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait kredit macet KUPERWA yang disalurkan pada tahun 2004 silam.

Program simpan pinjam dengan menggunakan anggaran sebesar Rp3,6 Milyar ini menjadi perhatian karena dinilai merugikan keuangan negara dan di-kongkalikong oleh oknum tertentu yang terlibat dalam proses penyaluran kredit kala itu.

Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda yang dimintai tanggapan terkait hal itu menjelaskan bahwa penelusuran kredit macet tersebut harus ditindak lanjuti dengan baik. Terlebih, kata Dia, penyaluran dana pemerintah pusat ini setiap tahun menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

“Kita akan tindaklanjuti kasus tersebut, kasus itu sudah menjadi temuan BPK, tidak ada niat untuk mengungkit luka lama, namun hal itu harus dilakukan demi untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang bersih dan benar seperti yang diharapkan oleh Bupati Wajo (A Burhanuddin Unru). Sejauh ini, kami telah melakukan rapat dengan instansi dan lembaga perbankan terkait penyaluran kredit KUPERWA tersebut,” ungkap Wabup di Sengkang, Sabtu, 3 januari 2015.

Ditambahkan, bahwa dalam penyaluran dana kredit KUPERWA disinyalir ada beberapa deebitur, baik perorangan maupun kelompok yang belum melunasi kredit. Kondisi itu, terang Ketua TPTGR Kabupaten Wajo ini, membuat debitur lainnya, khususnya yang tergabung dalam kelompok mendapat masalah karena tidak bisa memperoleh jaminan/agunan kembali meski telah melakukan pelunasan.

Mereka tersandung regulasi perbankan bahwa pengembalian jaminan/agunan bisa dilakukan setelah seluruh anggota kelompok melunasi kreditnya.

“Nasabah yang telah melunasi kredit inilah yang menjadi korban, mereka harus menanggung resiko karena tidak diperbolehkan untuk mengambil agunannya kembali selama rekan satu kelompoknya belum melunasi pengambilan kredit. Namun, kami akan terus melakukan pengusutan, dimana sebenarnya kredit ini bermasalah,” tegas Syahrir. (adv)

Penulis : Nur Asri, SH