Pemkab Wajo Maksimalkan Peran dan Kinerja Perangkat Desa

Banner Head SIPD 1
Syamsul Bahri - BPMPDK WajoKepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Pemerintah kabupaten Wajo tahun 2016 mendatang akan memaksimalkan peran perangkat desa dalam pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa.

Bahkan, untuk mengefektifkan kinerja perangkat ini, pemerintah akan melakukan pelatihan dan lebih fokus pada program peningkatan sumber daya manusia dari para perangkat desa ini.

Setidaknya demikian penuturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri, Rabu, 21/10.

Dijelaskan, peran dan pemberdayaan perangkat desa tidak terlepas dari amanah undang-undang dan peraturan tentang desa, dimana kepala desa sebagai leader dalam struktur pemerintahan ditingkat desa diharuskan untuk mengefektifkan kinerja perangkat desa ini.

“Kalau tidak seluruh-nya, minimal kita maksimalkan sebahagian besar peran perangkat desa ini. Peningkatan peran dan pemberdayaan perangkat desa ini akan kita lakukan secara perlahan dengan beberapa metode,” tutur Syamsul Bahri.

Lanjut dijelaskan bahwa salah satu alasan sehingga pemerintah kabupaten Wajo mendorong kinerja perangkat desa ini adalah untuk mengefektifkan pelayanan masyarakat ditingkat desa.

Pemerintah daerah, sambung Ancu (sapaan Syamsul Bahri), tidak ingin seperti sebelumnya, dimana peran dan fungsi perangkat desa ini tidak dimanfaatkan sehingga seluruhnya dimotori sendiri oleh kepala desa.

“Tidak seperti itu yang diamanahkan dalam undang-undang dan peraturan, pemerintah tidak ingin struktur pemerintahan di desa ada gambar tidak ada suara seperti yang diumpama-kan oleh Bupati Wajo (A Burhanuddin Unru). Untuk itu kedepan, pemerintah daerah melalui BPMPDK akan menerapkan metode khusus untuk memacu kinerja perangkat desa ini,” terang Ancu kembali.

Tidak hanya itu, Ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Wajo ini juga mengungkap optimis akan bekerja maksimal dan menjalankan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada-nya.

BPMPDK jelasnya, adalah lembaga tekhnis yang melaksanakan tugas pemerintahan dan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa dan kelurahan.

“Jadi tidak salah ketika Bupati dan Wakil Bupati memberikan instruksi, kebijakan ataupun keputusan, BPMPDK harus menjadi ujung tombak dan menerjemahkan instruksi, kebijakan dan atau keputusan itu ke tingkat desa,” ulas Ancu.

Penulis : Nur Asri

Banner Head SIPD 1