Pengen Dapat Jatah Gas, Bupati Fak-Fak Belajar Strategi di Wajo

“Dari Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat di Kabupaten Wajo”

Ketgam : Bupati Fak-Fak, Muhammad saat berkunjung di Kabupaten Wajo

Wajo, MC – Bupati Fak-Fak, Muhammad berkunjung di Kabupaten Wajo, Jumat, 27/2. Dia membawa beberapa pejabat untuk belajar strategi yang diterapkan pemerintah kabupaten Wajo sehingga bisa mendapat jatah gas dari hasil eksploitasi gas alam yang dilakukan oleh perusahaan penunjukan BP-Migas.

“Terus terang Bapak Bupati, kami kesini untuk belajar, strategi apa yang diterapkan Bupati sehingga bisa mendapat jatah gas dari hasil eksploitasi gas alam di Wajo,” ungkap Muhammad, Bupati Fak-Fak kepada Bupati Wajo A Burhanuddin Unru di Kantor Bupati Wajo Jl Rusa Sengkang.

Di Fak-Fak, kata Muhammad, ada sembilan perusahaan yang mengantongi SKK-Migas, namun tak satupun diantara perusahaan itu yang berkontribusi terhadap daerah dan kehidupan masyarakat yang notabene adalah daerah penghasil. Ia menilai pemerintah pusat tidak adil menyikapi hal itu.

“Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tidak berimbang, semuanya diprotek dengan alasan tertentu sehingga masyarakat Fak-Fak tidak bisa menikmati minyak dan gas yang tereksploitasi,” tutur Muhammad.

Bupati Wajo A Burhanuddin Unru menanggapi harapan pemerintah Fak-Fak mengungkap bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendapat bahagian dari eksploitasi gas di Kabupaten Wajo cukup panjang dan penuh tantangan.

Bahkan, pada awal pergerakan pemda Wajo mendapat perhatian dan tekanan dari pemerintah pusat.

Termasuk waktu itu, Wakil Kepolisian RI (Wakapolri) Jusuf Manggabarani dan beberapa pejabat lainnya turun ke Wajo untuk mereda aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan eksploitasi gas alam di Wajo (Kampung Baru Kecamatan Gilireng).

“Dari gerakan demo yang dilakukan oleh masyarakat itulah sehingga pemerintah pusat dalam hal itu BP-Migas (kala itu) membuka jalan untuk kabupaten penghasil mendapat bahagian dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan,” jelas Burhanuddin.

Lanjut, Bupati dua periode ini memaparkan bahwa nihilnya pendapatan daerah penghasil dari eksploitasi gas alam ini dikarenakan kotrak kerjasama yang dilakukan oleh pihak penentu kebijakan terdahulu dengan pihak perusahaan pengeksploitasi.

Akibatnya, daerah penghasil dan masyarakat Wajo tidak sama sekali memperoleh bagi hasil dari produksi penjualan gas yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini di Wajo.

“Setelah dirunut, bahagian yang seharusnya untuk masyarakat Wajo berakhir diangka nol, sehingga tak sepeser pun yang bisa dinikmati masyarakat Wajo,” pungkas Bupati.

Oleh pemikiran itu dan setelah melalui proses panjang, akhirnya pemerintah kabupaten Wajo kemudian membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terlebih saat itu, kabupaten Wajo telah diberi jatah gas sebesar 5 MMBTU yang disisihkan dari eksploitasi gas yang dilakukan oleh perusahaan.

“Melalui BUMD yang dibentuk oleh pemerintah daerah inilah sehingga masyarakat Wajo bisa mendapat jatah dari perusahaan pengeksploitasi sebesar 5 MMBTU. Dan sebahagian dari jatah itu tepatnya sebesar 0,6 MMBTU telah dipergunakan oleh masyarakat untuk menikmati jaringan gas (Jargas) rumah tangga sebanyak 4172 sambungan di Kota Sengkang dan sekitarnya,” terang Bupati.

Untuk diketahui, acara penyambutan pemerintah Kabupaten Fak-Fak di Kabupaten Wajo ini dihadiri oleh masing-masing perwakilan PT Energi Equity Epic Sengkang dan PT Energi Sengkang. Hadir pula perwakilan BUMD PT Wajo Energi Jaya dan beberapa unsur lainnya. (adv)

Penulis : Nur Asri, SH