Pengurus BPD di Wajo Bertambah Jadi 1110 Orang

“Dari Pelantikan Pengurus BPD 28 Desa 6 Kecamatan di Kabupaten Wajo”

Pelantikan BPD 2 Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru saat melantik pengurus BPD 28 Desa

Wajo, MC – Sebanyak 200 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru di Gedung BCC Sengkang, Rabu, 30/3.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pengurus BPD 28 Desa pada 6 Kecamatan ini berdasaran Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo No 368 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa dan Penetapan Anggota BPD yang terpilih dalam musyawarah pemilihan periode 2016-2022.

Dalam sambutannya Bupati berharap kepada pengurus yang baru untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah desa.

Menurutnya, BPD dan Pemerintah Desa memiliki kewenangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembang, sehingga hal itu membutuhkan pendalaman pemahaman terkait batas kewenangan serta tupoksi masing-masing lembaga.

Bupati menyarankan, pendalaman pemahaman dilakukan melalui pelatihan atau pembinaan secara langsung kepada pengurus BPD,  hal itu ditekankan agar tercipta hubungan harmonis serta terjalin kebersamaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa.

“Seringkali kita temukan hubungan antar kedua lembaga ini tidak harmonis, itu karena masih kurang pemahaman tentang batas kewenangan masing-masing lembaga. Untuk itu saya perintahkan lembaga terkait (BPMPDK, red) untuk melakukan pelatihan kepada para pengurus BPD,” ujar Bupati.

Pelantikan BPD 3 (Ketgam : Penandatanganan berita acara pelantikan oleh pengurus BPD yang dilantik)

Lanjut dijelaskan, BPD selaku mitra pemerintah desa harus proaktif melibatkan diri dalam pelaksanaan pemerintahan, diminta atau tidak diminta sekalipun BPD harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol (pengawas) serta penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Seperti halnya jika terjadi sesuatu yang dianggap melenceng, BPD pada moment itu bisa melayangkan teguran, mengingatkan atau memberi saran kepada kepala pemerintah desa (kepala desa, red) secara santun dengan mengedepankan filosofi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge).

“Tidak malah BPD langsung mengintervensi pemerintah desa, bukan itu yang diinginkan. Harusnya BPD memberi pertimbangan kepada pemerintah desa agar sekiranya melakukan perbaikan, jangan malah mencarikan kesalahan atau berusaha menjatuhkan kepala desa-nya. Kalaupun ada yang tidak benar, sebaiknya duduk bersama untuk memecahkan persoalan yang dihadapi,” harap Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri menuturkan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD diamanahkan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Mantan Camat Bola ini menjelaskan, atas pelantikan tersebut, maka jumlah keseluruhan anggota BPD di Kabupaten Wajo sebanyak 1110 orang yang tersebar pada 142 Desa 14 Kecamatan.

“Pelantikan dilakukan setelah melalui proses musyawarah pemilihan pada desa yang periode kepengurusan BPD-nya berakhir, termasuk pula pelantikan terhadap pengurus BPD dari 13 desa yang baru dimekarkan,” terang Syamsul Bahri.

Hadir dalam pelantikan diantaranya ; Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube Dauda bersama Jajaran Muspida, Camat bersama Kepala Desa serta para tamu undangan. Usai pelantikan, acara dilanjutkan workshop tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BPD dalam pemerintahan dan pembangunan desa. (SIPD/K)