Penjabat Kades Ogah Beri Surat Pengantar, Bakal Calon di Sabbangparu Kecewa

Wajo, MC – Salah seorang bakal calon kepala desa di Benteng Lompo kecamatan Sabbangparu mengaku kecewa atas tindakan yang diberikan oleh penjabat kepala desa setempat.

Kekecewaan bakal calon yang diketahui bernama Sulaiman Sagoni ini karena penjabat kepala desa yang juga adalah Sekretaris Desa setempat “ogah” memberikan surat pengantar untuk Sulaiman mengurus kelengkapan berkas pencalonannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Penjabat Kepala Desa yang dimaksud Sulaiman ini benama Andika.

“Saya heran, kenapa penjabat Kades tidak mau memberikan surat pengantar. Padahal, saya sendiri masih terdaftar dan mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di desa Benteng Lompo. Jangan-jangan penjabat ini main mata dengan salah seorang bakal calon dan ada upaya untuk menghalang-halangi saya agar tidak bisa maju dan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa ditempat itu,” ungkap Sulaiman yang juga adalah Dosen disalah satu perguruan tinggi di Wajo ini kepada mediacelebes.com, Rabu, 25/5.

Lanjut Sulaiman menjelaskan bahwa dirinya pernah menghadap, namun penjabatnya menolak beri surat pengantar dengan alasan mendapat surat keterangan dari Lurah Atakkae bahwa dirinya (Sulaiman) terdaftar sebagai warga kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe.

“Namun saya rasa hal itu tidak perlu menjadi acuan, karena secara administrasi, saya masih terdaftar sebagai warga desa Benteng Lompo yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Kenapa justru keterangan dari pihak kelurahan Atakkae menjadi acuan bagi penjabat ini sehingga menahan surat pengantar dari desa,” ujar Sulaiman kembali.

Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Wajo, Dahniar Gaffar terkait keluhan bakal calon ini mengungkap bahwa secara prosedural, Disdukcapil hanya mengeluarkan Surat Keterangan Warga Negara Indonesia kepada siapapun bakal calon kepala desa.

Hanya saja, sebelum surat keterangan ini dikeluarkan, para bakal calon harus menyertakan surat pengantar dari penjabat kepala desa berikut KTP dan Kartu Keluarga yang sah dan benar.

“Para bakal calon harus membawa surat pengantar dari penjabat kepala desa. Surat pengantar ini dilampirkan bersama KTP dan KK untuk menjadi bukti bahwa yang besangkutan adalah benar dan sah merupakan warga desa setempat,” terang Dahniar.

Terpisah, Camat Sabbangparu yang dihubungi tak menampik keluhan Sulaiman. Dia mengaku telah mendengar informasi itu dari penjabat kepala desa dan bahkan pernah ditemui oleh Sulaiman. Namun, Ismirar tidak bisa berbuat banyak, karena merupakan kewenangan penjabat kepala desa setempat mengeluarkan surat pengantar.

“Informasi tentang itu sudah saya terima, hanya saja menunggu tindak lanjut dari penjabat kepala desa. Penjabat desa juga pernah menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini (Sulaiman) adalah warga kelurahan Atakkae yang ditandai dengan surat pernyataan dari Lurah Atakkae. Itulah yang menjadi acuan bagi penjabat kepala desa sehingga tidak memberikan surat pengantar, Dia takut dikomplain dan kena pidana,” kata Ismirar.

Penulis : Nur Asri