Penjabat Kades vs Bakal Calon, Rahman Rahim Terkesan Berpihak

Wajo, MC – Wakil Ketua DPRD Wajo, Rahman Rahim terkesan berpihak menyikapi perseteruan antara penjabat kepala desa Benteng Lompo Kecamatan Sabbangparu yang diketahui bernama Andika dengan salah seorang bakal calon kepala desa yang bernama Sulaiman Sagoni.

Keberpihakan Rahman ini terlihat dari dukungan yang diberikan kepada Andika dengan tidak menerbitkan surat pengantar kepada Sulaiman Sagoni untuk dipergunakan mengambil surat keterangan dari Dinas pencatatan sipil dan kependudukan Wajo.

Tidak itu saja, Rahman bahkan mengaku siap menjadi saksi bilamana Sulaiman Sagoni ngotot merasa benar dan mengaku bahwa dirinya adalah warga Benteng Lompo.

“Saya kenal baik Sulaiman Sagoni, dia bukan warga Desa Benteng Lompo melainkan warga Atakkae yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kelurahan Atakkae,” tutur Rahman saat menerima aspirasi puluhan warga Desa Benteng Lompo, di Gedung DPRD Wajo, Senin, 30/3.

Lanjut Rahman menjelaskan bahwa data kependudukan Sulaiman dapat pula dibuktikan saat pemilihan gubernur dan presiden. Dia tidak terdaftar sebagai pemilih tetap di Desa Benteng Lompo dan namanya justru terdaftar ditempat lain.

“Sehingga kalau Dia (Sulaiman, red) mengaku bahwa dirinya adalah warga Benteng Lompo, berarti ada yang melakukan kesalahan dalam hal pendataan, dan itu bisa diranah hukumkan,” tegas Rahman kembali.

Ketua Partai Demokrat Wajo ini menambahkan bahwa didalam Peraturan Daerah (Perda) tertera jelas sanksi hukum bilamana ada aparat yang merekayasa berkas atau dokumen yang dibutuhkan oleh para bakal calon.

“Untuk itu saya sarankan agar penjabat tidak melakukan tindakan salah, merekayasa atau memalsukan dokumen. Bila itu dilakukan maka silakan berurusan dengan hukum. Ancamannya cukup keras, denda Rp50 juta dan pidana selama lima tahun bagi aparat yang merekayasa atau memalsukan data,” tutur Rahman.

Sebelumnya, Sulaiman Sagoni melalui via ponselnya kepada mediacelebes.com mengungkap bahwa pada hari Sabtu (28/3 kemarin) dirinya pernah menemui Andika. Kala itu, penjabat ini mengiyakan untuk memberikan surat pengantar pada hari minggu (29/3).

Namun, hingga hari ini (Senin, 30/3, red), surat pengantar yang dibutuhkan Sulaiman untuk mengurus kelengkapan berkas pencalonannya di kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Wajo, belum diterima.

“Saya kekantor desa tapi Andika tidak ditempat saat itu, maka saya kemudian kerumahnya. Waktu itu, Andika mengiyakan untuk memberikan surat pengantar, namun hingga saat ini surat itu belum saya terima. Belakangan, yang ada hanya gerakan aspirasi di DPRD Wajo yang didalamnya juga terdapat anggota BPD setempat,” pungkas Sulaiman.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap bahwa perseteruan antara penjabat kepala desa dan bakal calon kepala desa seperti yang dialami oleh Andika dan Sulaiman Sagoni masih menjadi kewenangan pemerintahan setempat (Camat bersama jajarannya) untuk menjadi penengah.

Syamsul mengurai bahwa masalah itu belum menjadi kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) atau lebih lazim disebut tim kabupaten. PPK dalam hal ini bertugas untuk memonitor, mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk dalam Pilkades ini.

“Tugas PPK hanya pada tataran monitoring, evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan Pilkades,” pungkas Ancu sapaan Syamsul Bahri.

Penulis : Nur Asri