Perlu Kedewasaan Parpol untuk Menumbuhkan KPK

SAHAT Anggota Komisi III Sahat Silaban

Jakarta – Delapan nama Calon Pimpinan KPK yang sudah dipegang Presiden Jokowi akan masuk uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Agenda pemilihan 5 pimpinan KPK ini disinyalir sebagai pintu masuk kepentingan-kepentingan politik di DPR untuk mendesain formasi KPK yang selaras dengan kepentingan mereka. Oleh karenanya, adagium yang menyebut Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK sebagai ajang kompromi antar elit politik bisa saja benar-benar terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III Sahat Silaban mengimbau agar parlemen berhenti mengintervensi KPK. Menurutnya, KPK yang lahir dari rahim reformasi 1998 harus berpegang teguh pada posisi netralitas dari lembaga tinggi negara lain, meski rentetan intervensi selalu menerpa. Dengan demikian, monster korupsi akan tumbang sampai akar-akarnya.

“Itu tergantung kedewasaan partai politik untuk bisa menumbuhkan KPK sebagai lembaga yang kuat. Bukan kemudian dilemahkan atas kepentingannya,” jelas politisi Partai NasDem ini, saat diminta pendapatnya kemarin (2/9) di Jakarta.

Dalam hubungan kelembagaan, KPK sebagai state auxiliary agency yang bersifat adhoc tetap wajib melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Hal ini bisa dilihat dari perangkat hukum dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK dan Tindak Pidana Korupsi pasal 30 ayat 9 sampai 13, di mana DPR memilih lima dari sekian calon yang diajukan presiden, dan sekaligus menentukan ketua KPK. ‎Kerangka hubungan itu memang memungkinkan terjadinya kompromi politik.

“Dalam UU sudah jelas bahwa yang memilih lima komisioner itu kan DPR, ketuanya juga dipilih oleh DPR. Di situlah ada ceruk kemungkinan kompromi,” tutur Sahat.

Meski pun begitu, anggota DPR dari Sumatera Utara ini menegaskan komitmen fraksinya untuk mengawal proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut agar tetap independen. Hal ini senada dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang tak akan mengintervensi seluruh proses pemilihan Capim KPK.

“Oh itu sudah sikap fraksi bahwa akan mengawal tahapan ini supaya politisasi itu tidak terjadi. Bukan hanya fraksi nasdem, kita semua juga harus mengawal itu,” tutupnya. (Sumber : Fraksi NasDem)