Pertama di Indonesia, Pemda Gandeng Jaksa Masuk Desa

Penandatanganan Nota Kerjasama Penandatangan Nota Kesepakatan Peluncuran Program “Jaksa Masuk Desa” oleh Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi yang disaksikan oleh Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda di Gedung BBC Sengkang, Selasa, 1/3.

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo menggandeng pihak Kejaksaan Negeri Sengkang untuk memberikan penerangan, pendampingan dan penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Program bertajuk “Jaksa Masuk Desa” ini diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sengkang yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui nota kesepakatan antara BPMPDK Kabupaten Wajo dengan Kejaksaan Negeri Sengkang tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Tindak Pidana Umumnya melalui Instrumen Penerangan dan Penyuluhan Hukum.

Peluncuran Program “Jaksa Masuk Desa” oleh Kejaksaan Negeri Sengkang ini pula adalah pertama kali-nya di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta peraturan terkait tentang pemerintahan desa. Penandatanganan Nota Kesepakatan masing-masing dilakukan oleh Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi yang disaksikan oleh Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda di Gedung BBC Sengkang, Selasa, 1/3.

Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda dalam sambutan tertulis Bupati Wajo (A Burhanuddin Unru) mengungkap bahwa program Jaksa Masuk Desa sejalan dengan misi pemerintah daerah kabupaten Wajo untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, profesional, akuntable serta terhindar dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyalagunaan kewenangan.

Penandatanganan Nota Kerjasama 2 Wakil Bupati Wajo, Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang dan Kepala BPMPDK Wajo

Melalui program itu pula, sambung ASK (inisial nama Wabup), akan membuka wawasan dan pemikiran tentang tata cara pelaksanaan kegiatan yang diinginkan tanpa harus melanggar aturan-aturan yang ada, baik terhadap pengelolaan dana desa maupun terhadap kegiatan yang bersentuhan langsung dengan hukum.

“Disamping itu, program ini bukan hanya berguna bagi aparat pemerintah selaku penyelenggara negara, akan tetapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Karena, penyuluhan hukum yang dilaksanakan nantinya terbuka untuk masyarakat secara umum,” pungkas Wabup.

Selain memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, sambung Wabup, melalui program Jaksa Masuk Desa ini pula akan terbuka ruang bagi aparat penyelenggara pemerintahan, masyarakat, utamanya Kepala Desa dan Camat untuk menciptakan hubungan yang baik dan konsultatif dengan pihak Kejaksaan.

“Untuk itu, mengingat pentingnya kegiatan Jaksa Masuk Desa ini, maka saya instruksikan kepada seluruh Kepala Desa dan Camat untuk mendukung program ini,” ujar Wabup berulang mempertegas instruksi Bupati Wajo.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi menjelaskan bahwa melalui program Jaksa Masuk Desa, pihak Kejaksaan Negeri Sengkang akan melaksanakan kegiatan penerangan, pendampingan, penyuluhan dan memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah desa serta instansi terkait dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Sebenarnya, kata Transiswara, banyak yang perlu diangkat terkait penerapan hukum serta pemahaman tentang tindak pidana, namun pihak Kejaksaan melalui program ini akan lebih fokus pada kegiatan penerangan serta penyuluhan tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Penandatanganan Nota Kerjasama 1Kasi Intel Kejari Sengkang, Greafik LTK beri penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah desa

“Coba bayangkan, pada tahun 2015 lalu, pemerintah desa mendapat kucuran dana dari pemerintah sebesar 36 milyar lebih, jumlah itu kemudian bertambah sebesar 87 Milyar lebih pada tahun 2016 ini. Sehingga, jika dihitung jumlah anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam dua tahun terakhir sebanyak 125 milyar. Jumlah yang cukup besar dan berpotensi menyeret aparat pemerintah desa jika disalahgunakan. Namun tentu, pemerintah desa diharap tidak bermain-main dan sebaiknya berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran ini. Jangan sampai karena kesalahan kecil menyeret aparat pemerintah desa ke-ranah hukum dan berujung penjara. Semoga saja itu tidak terjadi di Kabupaten Wajo,” tutur Transiswara.

Hal sama juga diutarakan oleh Kepala BPMPDK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri. Dia menuturkan bahwa kerjasama yang terbangun antara pemerintah daerah dalam hal ini BPMPDK Wajo dengan pihak Kejaksaan Negeri Sengkang merupakan upaya preventif dan pencegahan terhadap tindakan melawan hukum atau penyalagunaan kewenangan atas pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Melalui kerjasama itu pula, kata Syamsul Bahri, maka akan terbuka ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk ber-konsultasi terkait dengan penerapan hukum dan pengelolaan dana desa secara langsung dan terbuka kepada pihak Kejaksaan Negeri Sengkang.

“Sehingga kedepan, pemerintah desa dan masyarakat tidak perlu merasa takut dan khawatir bila menemukan kendala terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa ini. Melalui program Jaksa Masuk Desa, akan terbuka ruang konsultasi dan pemahaman tentang penerapan hukum dan terhindar dari tindakan melawan hukum,” tutur Syamsul Bahri. (SIPD/K)