Pilkada 2018, Bupati Imbau Warga Hindari Politik Menyimpang

Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru didampingi oleh Ketua TP PKK Wajo, Hj Andi Faikah Burhanuddin dalam acara safari ramadhan di kecamatan Bola. (Foto : Hms)

Wajo, MC – Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru kembali menggambarkan sikap demokratisnya dalam hal politik. Sikap itu dicerminkan saat beri arahan kepada masyarakat untuk kedepankan nurani dan akal sehat dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 mendatang.

“Saya minta masyarakat tidak terkotak-kotak, silakan tentukan pilihan dengan baik karena ini menyangkut masa depan daerah. Kalau ada yang mau beri uang silakan, namanya juga pemberian, namun sikapi dengan baik, dalam berpolitik kita harus kedepankan sikap santun dan jaga persaudaraan”, ujar Bupati disela dialog jelang buka puasa rangkaian Safari Ramadhan di kecamatan Majauleng, Kamis 1 Mei 2017.

Ia menjelaskan, sekarang ini para bakal calon sudah mulai jalan untuk bersosialisasi dan memperkenalkan diri. Itu sah-sah saja dalam perhelatan demokrasi. Namun diharap masyarakat tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang bisa merusak tatanan, karena itu akan mengganggu kondisi keamanan daerah.

“Oleh itu saya imbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, jangan langsung percaya dan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang tidak jelas arahnya, seperti terpropoganda untuk bergabung dengan kelompok tertentu, apalagi kalau diajak bergabung dengan ISIS, itu resikonya fatal. Begitupun ketika ada yang meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya dicopy, jangan langsung direspon, ada baiknya bersikap telaten agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, imbau Bupati.

Lanjut dijelaskan bahwa kedepan setelah masa periode-nya berakhir, ia mengungkap diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik. Ia memilih untuk beristirahat dan akan coba bertani.

“Saya sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk periode ketiga, saya mau istirahat, bertani atau berkebun, dan kemungkinan saya tidak berpolitik lagi. Oleh itu saya minta kepada masyarakat untuk menjaga perdamaian, tidak terprovokasi pada aktivitas politik menyimpang”, tutur Bupati.

“Politik menyimpang” seperti yang diungkap Bupati kami defenisikan sebagai aktivitas mencari dukungan yang diolah sedemikian rupa sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Metode yang digunakan cenderung melalui politik uang, doktrin sesat berkedok agama, provokasi dan propoganda, dan berbagai metode lainnya. (Red/MC)