Pilkades, Bakal Calon Wajib Kantongi Syarat ini

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri (Cover Majalah Open Village SIPP DE)

Wajo, MC – Pemerintah daerah mensyaratkan pelaksanaan tes urine bagi bakal calon kepala desa yang akan maju dalam pemilihan kepala desa secara serentak gelombang kedua tahun 2017 ini.

Sedianya, rekomendasi bebas narkoba merupakan satu diantara beberapa syarat yang harus dikantongi kandidat sebelum mendaftarkan diri sebagai calon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan atau instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

Pemerintah daerah dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut untuk melakukan pemeriksaan, serta tidak berkapasitas untuk melakukan intervensi terhadap hasil pemeriksaan dan mekanisme yang diberlakukan.

“Kalau diantara bakal calon ada yang positif narkoba, maka tentu rekomendasi tidak dikeluarkan, begitupun sebaliknya jika tes urine-nya negatif, maka yang bersangkutan bisa direkomendir berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengintervensi hasil pemeriksaan”, ujar Syamsul Bahri kepada MEDIACELEBES menyikapi atensi yang diterimanya terkait pelaksanaan tes urine bagi kandidat calon kepala desa, Rabu, 16 Agustus 2017.

Lanjut dijelaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan legalitas formal bagi seorang kandidat untuk mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan.

“Namun demikian, sembari berproses masyarakat bisa saja melapor kepada aparat kepolisian dan atau pihak terkait lainnya ketika ada indikasi dan atau keterangan terkait penyalahgunaan narkoba, begitupula ketika rekomendasi telah diterbitkan, terbuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan ke pengadilan”, papar Bahri.

Lebih lanjut Bahri mengungkap, selain untuk menekan terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba, syarat ini juga dimaksudkan agar pesta demokrasi yang digelar melahirkan calon pemimpin desa yang berkualitas, bersih, sehat jasmani dan rohani, serta terhindar dari tindak pelanggaran.

“Kepala desa adalah pamong bagi warganya, menjadi tauladan dan penganyom bagi masyarakat, sehingga tentu pemilihan yang digelar diharap menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk melahirkan pemimpin desa yang berkualitas, bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum”, terang Bahri. (Open Village SIPP DE)