PNPM-MPd Berakhir, Pemda Butuh Regulasi Khusus Kawal Dana Bergulir

logo-pnpm-mpd1Gambar logo PNPM-MPd, program ini telah berakhrir pada 31 oktober 2015 lalu

Wajo, MC – Kendati program nasional pemberdayaan masyarakat – mandiri perdesaan atau yang disingkat dengan program PNPM-MPd/Integrasi telah berakhir pada 31 oktober 2015 lalu oleh pemerintah pusat, namun, didalamnya masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.

PR yang ditemukan itu adalah penyusunan regulasi dan pengelolaan dana bergulir yang sebelumnya tersalur ditingkat penerima di kabupaten Wajo yang jumlah-nya lumayan besar hingga milyaran rupiah.

Menindak lanjuti permasalahan tersebut, lembaga terkait dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) kabupaten Wajo mangaku akan segera menyusun format tersendiri terkait regulasi dan manajemen pengelolaan dana bergulir tersebut pasca pengakhiran program PNPM-MPd oleh pemerintah pusat.

“Kita akan buatkan regulasi secepatnya, paling tidak segera menyusun Peraturan Bupati terkait pengelolaan dana bergulir PNPM-MPd tersebut. Jangan sampai karena lama, dana itu dianggap diputihkan atau dihapuskan oleh masyarakat sehingga menimbulkan masalah dibelakang hari,” ujar Syamsul Bahri, kepala BPMPDK Wajo di Sengkang, Jumat, 6/11.

Hingga kini, sambung Ancu (sapaan Syamsul Bahri), pemerintah daerah pasca pengakhiran program PNPM-MPd terus menginventarisir aset PNPM yang sebelumnya telah dibangun selama program tersebut berjalan.

Inventarisasi aset itu dilakukan agar tidak terjadi tumpah tindih pelaksanaan program antara objek pekerjaan PNPM-MPd dengan sumber dana lain yang dikelola ditingkat desa.

“Jangan sampai aset PNPM dilanjutkan pekerjaannya oleh pemerintah desa, itu sama sekali tidak dibenarkan sebelum aset-aset itu resmi diserahkan kepada pemerintah desa dan atau masyarakat setempat,” terang Ancu.

Kembali ke pembahasan dana bergulir, Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) kabupaten Wajo ini mengaku beberapa kali melakukan pertemuan dengan para fasilitator PNPM-MPd untuk membicarakan dana bergulir tersebut.

Tujuan dari pertemuan itu untuk menginventarisir aset dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan ditingkat penerima melalui program PNPM-MPd.

“Hanya saja, sebelum inventarisasi dana tersebut rampung, pemerintah pusat menetapkan pengakhiran program, sehingga tentu pemerintah daerah harus segera melakukan tindakan, paling tidak segera menyusun regulasi berupa peraturan Bupati serta membentuk tim khusus untuk mengawal aliran dana tersebut,” jelas Ancu.

Sekedar informasi, pemerintah daerah melalui BPMPDK untuk mengawal dan mengelola aset PNPM-MPd telah membekali aparat pemerintah ditingkat desa dengan pengetahuan menyangkut pengelolaan aset-aset desa dalam Bimtek Pengelolaan Aset Desa yang digelar di Sengkang, Jumat, 6/11 kemarin.

Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru sendiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekreatis Daerah (Sekda) Wajo, H Firdaus Perkesi berharap pengelolaan aset ditingkat desa ini dilakukan secara transparant dan akuntable.

Penulis : Nur Asri