Polri Sebaiknya Optimalkan PNBP, Jangan Andalkan Pinjaman Luar Negeri

Jakarta, MC – Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 20,09 triliun, untuk alokasi sektor belanja pegawai dan operasional Polri tahun anggaran 2016.

Kapolri menjelaskan, pagu anggaran Polri 2016 sebesar Rp 67 triliun masih terhitung minim, mengingat perhitungan kebutuhan polri mencapai lebih kurang 80 triliun.

Badrodin menjelaskan, minimnya anggaran itu hanya memungkinkan untuk menutup beban penggajian aparatur Polri selama 11 bulan.Pandangan itu disampaikan Kapolri saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Kamis (17/9), dengan agenda pembahasan anggaran Polri 2016.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III Sahat Silaban berpendapat bahwa kepolisian selayaknya memaksimalkan anggaran dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh kepolisian. Sebagaimana penjelasan Badroddin Haiti, sektor PNBP itu berasal dari administrasi kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dengan begitu, maka Polri tidak terlalu bergantung pada sumber anggaran lain di APBN yang notabene berasal dari pinjaman luar negeri. “Baiknya hasil dari PNBP yang digenjot, ketimbang mendapatkan pinjaman dari luar negeri,” ungkap Sahat.

Di sisi lain, Legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini menyatakan dukungannya terhadap keinginan Polri dalam menambah alokasi anggaran 2016. Baginya, penambahan itu sangat penting untuk menopang kinerja Polri dalam mengemban tugas negara. Apalagi, ke depan Indonesia akan menghadapi pilkada serentak 2015. Dalam kondisi ini, diperlukan kesiagaan Polri dalam mendukung keamanan dan keberhasilan pesta demokrasi lokal itu.

“Jangan sampai kekurangan ini berpengaruh negatif juga dalam pengamanan pilkada,” lanjut tokoh silaban sedunia ini.

Sahat juga menyampaikan persoalan yang selama ini dia jaring dari kekhawatiran pemerintah daerah. Menurutnya, sekarang kondisi nasional sedang cukup sulit akibat efek pelemahan ekonomi global. Pelemahan rupiah, meningkatnya kemiskinan serta pemutusan hubungan kerja menjadi fenomena yang terus membayangi perekonomian kita.

Dalam kacamata Sahat, persoalan ekonomi itu diperparah dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja lantaran pemerintah daerah ketakutan mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK). Delik hukum pidana yang membayang-bayangi pengelolaan dana itu membuat pemerintah daerah seolah berdiri dengan satu kaki di dalam penjara.

Dalam konteks ini, politisi Batak itu memandang, selayaknya kesalahan tata kelola DAK tak diancam oleh hukum pidana, melainkan perdata. Hal itu lebih relevan dengan kebutuhan pemerintah untuk melakukan akselerasi program, sehingga potensi penyerapan anggaran di daerah bisa cepat terserap.

Secara umum, Sahat menggarisbawahi bahwa persoalan mendasar di tengah cuaca global yang relatif sulit ini, yaitu persoalan bagaimana mengelola anggaran yang disediakan negara. “Anggaran bagi penegak hukum hendaknya diprioritaskan pada upaya pencegahan dan pengendalian, tanpa menakut-nakuti pemerintah daerah dalam mengemban amanat untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Sumber : Fraksi Nasdem DPR-RI