Presiden Mestinya Minta Lebih dari Sekadar Kuota Haji

IMG_85012 Anggota Panitia Kerja UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah DPR RI, Choirul Muna

Jakarta, MC – Permintaan penambahan kuota Haji Indonesia oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi disikapi dingin oleh Komisi IX DPR RI. Pasalnya Pemerintah Arab Saudi dianggap masih “berhutang” janji kepada jamaah haji Indonesia.

Hal ini disampaikan Choirul Muna, Anggota Panitia Kerja UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dari Fraksi NasDem.

Legislator daerah pemilihan Jawa Tengah ini menilai semestinya Presiden Jokowi jangan hanya meminta kuota haji yang lebih besar dari Arab Saudi. Namun yang terpenting, menurutnya, adalah Jokowi mendesak agar pemerintah Arab Saudi memberi keleluasaan bagi Indonesia untuk mengelola haji bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

“Perlu ada keleluasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur jamaah haji sewaktu berada di Mina dan Arafah. Agar tidak terjadi seperti selama ini. Banyak kesenjangan perlakuan dan sangat memprihatinkan khususnya terhadap jamaah haji yang lansia,” ujarnya saat diwawancarai di kompleks Parlemen, Selasa, 8 Februari 2016.

Kyai Muna, sapaan akrabnya, menegaskan kembali bahwa jamaah haji Indonesia adalah jamaah dengan jumlah terbesar di setiap musim Haji. Dengan pembatasan kuota akibat pembangunan yang masif di Mekkah dan Madinah saja, Indonesia masih menyimpan antrian 20-30 tahun. Dengan kondisi ini dia yakin bahwa Indonesia semestinya bisa mendesakkan perolehan pelayanan khusus untuk penyelenggaraan Haji.

“Artinya tidak hanya meminta penambahan kuota saja, tetapi juga berikan keleluasan pada Indonesia untuk pengaturan dan menyiapkan fasilitas di Mina dan Arafah khususnya harus ada. Kita ingin membangun rumah sakit di Arafah saja tidak bisa,” gugatnya.

Choirul Muna menegaskan bahwa permintaan Presiden Jokowi kepada Menlu Arab Saudi Adel Bin Ahmed Al Jubeir merupakan ketegasan pemerintah dalam penanganan antrian jamaah Haji Indonesia. Namun hal ini menurutnya perlu didesakkan agar segera menjadi keputusan tetap dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dia berharap Kementerian Agama dan kementerian terkait lainnya segera menindaklanjuti serius permintaan Jokowi tersebut agar Indonesia tidak semata-mata diberi janji-janji manis oleh Arab Saudi.

“Pada saat 2015, Menteri Agama telah mendapatkan janji dari menteri haji dan wakaf Arab Saudi, yang mengatakan bahwa (kuota) tahun 2016 akan kembali 210 ribu di tambah bonus 10 ribu. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada kepastian,” jelasnya.

Dia juga menggugat belum kunjung terealisasinya janji manis pangeran kerajaan Arab Saudi yang pernah berjanji akan memberi kompensasi 3 Milyar rupiah kepada korban kecelakaan crane musim haji lalu.

“Arab Saudi ini tidak pasti, keliatan manisnya. Persoalan crane sampai detik ini pun tidak selesai. Yang di janjikan 3 milyar lebih sampai sekrang belum ada realisasi. Hal demikian ini harus betul-betul di realisasi, jangan hanya dapat lip service saja,” pungkasnya.

Sumber : Fraksi NasDem DPR-RI