Protokol Harus Konsen Bekerja, “Urusan Hati Belakangan”

Rancangan Proyek Perubahan Sahriani TNara Sumber : Kasubag Protokol dan Perjalanan Pemda Wajo, Sahriani T, S.Sos (Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan CCXVIII (258) Tahun 2016

Wajo, MC – Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk konsen, penuh semangat dan profesional dalam bekerja, mengarus-utamakan kepentingan dinas dibanding kepentingan pribadi, bersikap loyal serta disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diembang selaku abdi negara, demi untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan pelayanan publik dan terselenggaranya pemerintahan daerah yang sejalan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, untuk lebih maksimalnya pelaksanaan tugas, ASN tidak harus berkata “TIDAK” bilamana tuntutan pekerjaan meminta, meski terkadang harus kesampingkan persoalan hati, atau rela meninggalkan keluarga dirumah demi untuk terpenuhinya tugas-tugas kedinasan.

Setidaknya, demikian Sahriani T, salah seorang Reformer Peserta Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan CCXVIII (258) Tahun 2016 kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan saat beri gambaran terkait latar belakang Rancangan Proyek Perubahan-nya (Klik Disini) kepada MEDIACELEBES, Sabtu, 20/8.

Ia menuturkan, dalam Diklat, reformer ditekankan untuk tidak hanya terfokus pada ending kegiatan semata, akan tetapi, seorang reformer harus bisa menggerakkan potensi yang ada demi untuk terlaksananya program kerja secara baik dan benar, lancar, tepat waktu dengan mengedepankan asas manfaat serta tujuan pelaksanaan kegiatan.

“Itu yang dapat kami simpul – petik dalam penyusunan rancangan proyek perubahan ini, bagaimana seorang reformer meramu konsep, menyusun dan mengaplikasikan konsep itu nantinya dalam proyek perubahan, didalamnya terdapat beberapa indikator yang wajib terpenuhi, namun yang paling mendasar adalah bagaimana reformer bisa melahirkan program kerja yang bermanfaat guna terhadap pembangunan daerah,” terang Sahriani.

Lebih lanjut Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol dan Perjalanan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo ini membeberkan kesiapan untuk melaksanakan bimbingan tekhnis (Bimtek) keprotokolan dan pemanduan acara bagi aparatur tingkat kecamatan. Itu menurutnya, akan bermanfaat dan menunjang pelaksanaan tugas yang dipangkunya selaku protokol Pemda.

Saat ini, ulasnya, ditingkat kecamatan belum tersedia aparatur yang bisa memandu acara dengan baik dan benar berdasarkan tata cara dan aturan keprotokolan, baik dalam acara resmi maupun tidak resmi. Masing-masing kecamatan masih memercayakan tugas tersebut kepada aparatur tingkat kabupaten. Hal itu dikarenakan belum terpenuhinya kompetensi aparatur serta belum terjalinnya sinergitas antar aparat tingkat kabupaten dengan kecamatan terkait tugas keprotokolan. Ditambah lagi adanya range jarak dan waktu dalam kabupaten membuat acara seringkali berjalan tidak tepat waktu.

“Itu tadi, kendala pokok yang dihadapi adalah belum tersedianya aparat tingkat kecamatan yang menguasai serta memahami aturan keprotokolan dan pemanduan acara, oleh alasan itu sehingga kami mewacanakan untuk melaksanakan kegiatan Bimtek dengan harapan tercipta insan (aparatur) yang kompeten dan terjalin sinergitas antar aparatur dalam pelaksanaan tugas keprotokolan,” papar Ani (sapaan akrab Sahriani).

Mantan Kasubag Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani pada Kantor Sekretariat KORPRI Kabupaten Wajo ini menambahkan, Bimtek yang digelar nantinya merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan serta beberapa pedoman lainnya terkait Etiket, Kearifan Lokal Budaya dan Adat Istiadat Bugis – Makassar.

Semua itu, kata Ani, akan dipadu – paparkan dalam Bimtek, utamanya yang berkaitan dengan ilmu keprotokolan dan pemanduan acara oleh para pemateri yang berpengalaman dibidangnya, seperti ; Kepala Bagian Humas dan Protokol Wajo, Hasri AS, Kasi Pemerintahan Kelurahan Keera Kecamatan Keera, Arniyanti AR dan beberapa pemateri lainnya.

“Kami juga akan coba mengundang unsur pimpinan daerah (Bupati/Wakil Bupati atau Sekda Wajo) untuk membuka kegiatan Bimtek agar pelaksanaannya mendapat legitimasi dan atau disadur menjadi program rutin pemerintah oleh para pejabat tinggi daerah ini,” papar Ani. (Red/MC)