Putusan Sengketa Informasi LSM KontraS, LSM SETARA, LSM IMPARSIAL dengan Termohon TNI

Jakarta, MC – Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia menyatakan bahwa dokumen-dokumen terkait Dewan Kehormatan Perwira yang dimohonkan Haris Azhar (KontraS), Poengky Indarti (Imparsial), dan Hendardi (Setara Institute) tidak dapat dikategorikan sebagai informasi yang terbuka atau tertutup.

Sebab, dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan dalam penguasaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).

“Memutuskan dokumen yang dimohonkan Pemohon tidak ditemukan dalam penguasaan Termohon, sehingga informasi a quo tidak dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup,” ujar Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan didampingi Anggota Majelis Rumadi Ahmad dan John Fresly, Rabu (29/7) kemarin.

Dalam sidang sengketa informasi publik dengan agenda pembacaan putusan tersebut, Majelis Komisioner telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan, berdasarkan bukti, keterangan Pemohon, Termohon, Saksi, Ahli, Pihak Terkait, dan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Komisioner di Mabes TNI (Cilangkap, Jakarta Timur).

Dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Komisioner menemukan beberapa fakta, seperti Surat Keputusan Skep/533/VII/1998 yang dijelaskan Pemohon sebagai dasar dibentuknya DKP oleh Panglima ABRI, ditemukan fakta berupa surat tertanggal 24 Juli 1998 dengan nomor yang sama, namun berisi tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Mabes ABRI.

Juga Surat Keputusan DKP Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP tanggal 21 Agustus 1998 yang dijelaskan Pemohon, tidak ditemukan dalam Buku Verbaal. Majelis Komisioner menemukan fakta bahwa memang terdapat Surat Nomor KEP/03 dalam Buku Verbaal yaitu Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/03/II/1998, namun berisi tentang ketentuan penahanan dalam dinas keprajuritan bagi prajurit ABRI pangkat kolonel dan yang lebih tinggi.

Terkait Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan ABRI atas nama Letjen TNI Prabowo Subianto, Majelis Komisioner menemukan fakta bahwa surat tersebut tidak ditemukan dalam Buku Verbaal tentang Surat Keputusan Panglima TNI Tahun 1998 dan Buku Verbaal tentang KEP, INS, JUKLAK, KJB, KERMA Tahun 1998.

Dengan demikian, informasi yang dimohonkan Pemohon berupa Surat Keputusan Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima ABRI dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998; Hasil keputusan sidang DKP atas perkara tersebut; dan Seluruh dokumen proses persidangan DKP serta kebijakan yang dihasilkan terkait hasil DKP atas perkara tersebut TIDAK DITOLAK oleh Majelis Komisioner.

Sebab, dokumen yang dimaksud tidak ada dalam penguasaan Termohon, sehingga Majelis Komisioner tidak dapat mengkategorikannya sebagai dokumen terbuka atau tertutup.

Dengan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 722/IX/KIP-PS-A-M-A/2014 itu, para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut dalam waktu 14 hari sejak ditetapkan. (red)

Sumber : Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia