Ratusan Rumah di Pitumpanua Belum Terjangkau Aliran Listrik

“Disadur Dari Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pitumpanua”

IMG_20160206_110042 Camat Pitumpanua, A Mamu serahkan berita acara pelaksaan Musrenbang kepada Staf Ahli Bupati, Sudirman Remmang

Wajo, MC – Penanganan masalah kebersihan dan sampah, akses pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK), serta masih belum terjangkaunya aliran listrik pada ratusan rumah dibeberapa desa masih menjadi kendala pokok masyarakat di Kecamatan Pitumpanua.

Isu itu bahkan mendominasi dialog dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat di Halaman Kantor Kecamatan Pitumpanua, Sabtu (6/2).

Ketua Komisi IV DPRD Wajo, Hj Husniaty yang dimintai tanggapan tak menampik isu yang berkembang tersebut. Bahkan, aku Husni, kendala ada sebaiknya ditindak lanjuti pemerintah atas alasan mendesak serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Seperti halnya isu tentang penanganan kebersihan di-wilayah kota Siwa dan sekitarnya, itu sebenarnya sisa menunggu pelaksanaan saja, terlebih lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) serta armada pengangkut sampah dikawasan itu telah tersedia.

“Sisa kini bagaimana fasilitas yang tersedia dimanfaat guna-kan, pemerintah menyiapkan personil untuk melakukan pembersihan serta mengangkut sampah ke TPA. Dipahami bahwa instansi yang memiliki kewenangan secara tekhnis menangani masalah sampah cukup jauh dari ibukota kecamatan, namun tentu hal itu tidak boleh menjadi alasan sehingga pelayanan hak dasar masyarakat terhambat. Memang dibutuhkan kerja keras dan pengaturan khusus agar kendala yang dihadapi masyarakat bisa tertanggulangi,” terang Husni melalui via ponselnya.

Begitupula dengan permasalahan KTP dan KK yang sulit terjangkau oleh masyarakat. Jarak antara pusat pelayanan KTP dan KK (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, red) dengan domisili warga terbilang jauh mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses layanan ini. Mereka harus menempuh jarak dan melakukan perjalanan menuju kota Sengkang.

“Mending jika pengurusannya bisa selesai dalam sehari, kalau tidak, warga bisa pulang balik Sengkang – Siwa dengan jarak 150 km lebih per-hari. Bisa-bisa ongkos yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk transportasi lebih besar dibanding untuk mengurus KTP dan KK yang kini digratiskan oleh pemerintah,” tambah Husni.

Lanjut, Husni mengungkap kendala lain yakni masih belum terjangkaunya aliran listrik pada ratusan rumah dibeberapa desa di kecamatan Pitumpanua. Lagi-lagi legislator dua periode ini menyarankan pihak pemerintah untuk mencari solusi lain agar kebutuhan masyarakat yang diketahui bertempat tinggal dipelosok desa ini terpenuhi secepatnya.

“Paling tidak pemerintah kecamatan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar aliran listrik dipelosok tersebut bisa terjangkau,” saran Husni.

Menyikapi isu dan komentar dari legislator DPRD Wajo (Hj Husniaty HS, red) tadi, Camat Pitumpanua, A Mamu yang dimintai tanggapan mengungkap kesiapan untuk memfasilitasi serta menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat-nya.

Mantan Lurah Maddukkelleng ini rencana akan mengangkat masalah tersebut ketingkat kabupaten serta mengusul beberapa format agar kendala yang dipaparkan oleh masyarakat dalam Musrenbang dapat terselesaikan secepatnya.

Kata Mamu, untuk penanganan sampah dan kebersihan sebenarnya kewenangan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Hanya saja, karena terkendala jarak, maka pemerintah kecamatan akan coba mengusul pembentukan Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) yang ditempatkan khusus di kecamatan Pitumpanua.

“Begitupula dengan pelayanan KTP dan KK, kami juga akan mengusul kepada pemerintah daerah agar menyiapkan server tersendiri agar akses pelayanan KTP dan KK ini lebih mudah. Jadi, warga tidak perlu lagi ke Sengkang untuk mengurus berkas,” ujar Mamu.

Sedangkan untuk masalah ketersediaan listrik, Ketua Purna Paskibraka Wajo ini juga akan mengajukan permohonan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) untuk membantu masyarakat dengan peralatan pembangkit listrik.

“Minimal pemerintah daerah membantu masyarakat pelosok ini dengan peralatan pembangkit listrik tenaga surya, jumlahnya masih banyak dan tentu ini menjadi kendala jika warga yang bertempat tinggal dikawasan perbatasan ini tidak bisa menikmati akses listrik seperti warga lainnya di Pitumpanua,” terang Mamu.

Ketika ditanya tentang perkembangan pembangunan pasar Siwa yang belum rampung, mantan Kasubag Protokol dan Perjalanan Setda Wajo ini membeberkan jumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk lanjutan pekerjaan pembangunan pasar Siwa.

“Insya Allah tahun ini pekerjaan pembangunan untuk lantai II pasar Siwa dilanjutkan dengan ketersediaan anggaran sebesar 5 milyar. Begitu informasi yang kami terima dari Kadis Pasar (A Sudarmin, red),” kunci Mamu. (Sul)