RDP Ranperda Pilkades Sempat Dihujani Interupsi

Wajo, MC – Rapat dengan pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Wajo terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa sempat dihujani interupsi.

Interupsi itu berasal dari para Akademisi, LSM dan tokoh masyarakat yang hadir dalam RDP di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo, akhir pekan lalu.

Untungnya, Pansus yang dibentuk mampu redakan suasana dan mengendalikan rapat dengar pendapat yang saat itu kebetulan dipimpin oleh Sumardi Arifin, Ketua Pansus Ranperda.

“Saya harap, rapat ini berjalan dengan tenang agar kita semua bisa mendengarkan pendapat tentang pembahasan Ranperda ini. Diketahui bahwa Ranperda ini nantinya akan menjadi acuan kita bersama dalam melaksanakan Pilkades di Wajo, untuk itu diharap kepada saudara (i) yang hadir dalam rapat ini bisa beri masukan dan saran agar nantinya kami tampung dan konsultasikan ditingkat propinsi dan pusat,” ungkap Sumardi dengan nada halus menenangkan rapat.

Selain mengarahkan untuk tertibnya rapat, legislator Wajo yang lebih dikenal dengan nama Fa’songkok Tanre ini pula mengutarakan bahwa maksud kehadiran para undangan itu pula adalah langkah awal bagi DPRD Wajo untuk melibatkan para kalangan dalam pembahasan Ranperda.

“Itulah maksud kehadiran para kalangan ditempat ini, kami ingin menggali dan mendengar tanggapan terkait Ranperda ini, kalau ternyata masukan dan saran yang diberikan bisa diakomodir dan dibenarkan oleh aturan yang lebih tinggi pasti akan ditindak lanjuti. Begitupun sebaliknya, bila ternyata masukan dan saran itu tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi maka pasti akan dipertimbangkan. Intinya, kami disini untuk menampung masukan, namun bukan berarti semua masukan harus diakomodir,” pungkas Sumardi.

Seperti diketahui, pembahasan Ranperda tentang Pilkades ini pula sempat menjadi obrolan hangat di media sosial facebook. Beberapa kalangan dalam obrolan dunia maya itu bahkan sempat mengomentari rencana pemerintah untuk melaksanakan seleksi atau fit and propertest kepada para bakal calon kepala desa yang akan maju bersaing.

Seperti yang berhasil diamati dalam sebuah abrolan disalah satu akun facebook yang memuat tentang rencana seleksi bakal calon ini. Kalangan yang kebanyakan diketahui berlatarbelakang aktivis ini ungkap pendapat yang pada intinya berharap agar pelaksanaan seleksi atau fit and propertest tidak melabrak aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(Penulis : Nur Asri, SH)