Refleksi Hari Buruh : Diakui Buruh IHT Belum Berdaulat

Peneliti Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK), Zamhuri

Kudus, MC – Hari Buruh 1 Mei, menjadi refleksi bagi semua pihak, baik pemerintah maupun perusahaan terkait masalah perburuhan. Bagi buruh, momen tersebut biasanya dipergunakan untuk memperjuangkan nasibnya melalui aksi buruh yang banyak digelar di berbagai tempat.

Menurut peneliti Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK), Zamhuri, masih banyak permasalahan perburuhan yang mestinya mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Sebab, tidak semua buruh itu berdaulat, karena terdiskriminasi oleh berbagai regulasi yang menyudutkan perusahaan di mana mereka menggantungkan perekonomian keluarganya. ‘’Contoh nyata buruh yang belum berdaulat karena terdampak oleh regulasi, yaitu buruh di Industri Hasil Tembakau (IHT),’’ katanya seperti rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Jumat, 1/5 kemarin.

Berbagai regulasi itu, antara lain Undang-undang (UU) tentang Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang mendasari penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di beberapa daerah, dan Peraturan Menteri (Permen) yang membuat keberlangsungan IHT semakin terjepit.

‘’Berbagai aturan ini, memang tidak terkait langsung dengan buruh IHT. Tetapi dampaknya yang merasakan adalah para buruh, karena regulasi-regulasi tersebut mengancam eksistensi IHT. Jika sebuah IHT tidak mampu bertahan, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lah pada akhirnya yang terjadi’’ paparnya.

Di luar itu, dorongan agar pemerintah meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diterbitkan atas prakarsa World Health Organization (WHO), juga menjadi ancaman bagi IHT.

‘’Proses adopsi FCTC ke dalam hukum nasional, ditengarai melibatkan mafia-mafia internasional atas dukungan pendanaan Multinational Corporation (MNC). Mereka bekerja melalui lembaga resmi pemerintah, parlemen, lembaga penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),’’ ujarnya.

Sebelumnya, dalam diskusi publik ‘’Kebijakan Tarif Cukai yang Rasional dan Berkeadilan’’ yang diselenggarakan Puskindo UMK pada 11 April 2015 lalu, Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan Aoni Azis US., mengatakan, jumlah pabrikan rokok (IHT) mengalami penyusutan yang sangat banyak.

‘’Pada 2009, ada 4.900 pabrik, dan pada 2014 tinggal 600 pabrik. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun, ada sekitar 105.700 orang (buruh/tenaga kerja) yang dirumahkan, dengan asumsi satu pabrik memiliki 25 tenaga kerja,’’ ungkapnya.

Di tempat yang sama, antropolog Universitas Negeri Semarang (Unnes) Asma Luthfi M.Hum mengatakan, bahwa rokok (kretek) itu satu realitas yang tidak sekadar sebuah produk. ‘’Ini (rokok/ IHT) sudah menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia,’’ katanya.

Dia bahkan mengemukakan, bahwa kretek (IHT) tidak sekadar sebuah warisan budaya. ‘’Kretek mengalami sejarah panjang dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Ia menjadi hidup dan ada lestari hingga saat ini. Maka tidak mungkin memberantasnya dengan regulasi, karena ia telah menjadi pola hidup bagi masyarakat Indonesia itu sendiri,’’ tuturnya. (*)

Sumber : Humas Universitas Muria Kudus (UMK)