Siap-siap…Pemda Wajo Gelar “Pilkades Serentak” Gelombang Kedua

Kepala Dinas PMD Kab Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Pemerintah daerah kabupaten Wajo tahun 2017 ini akan melaksanakan kembali pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak.

Pelaksanaan pemilihan ini merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya digelar pilkades serentak pada 108 desa se kabupaten Wajo tahun 2015 lalu untuk gelombang pertama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebelumnya BPMPDK, red), Syamsul Bahri mengungkap, desa yang akan melaksanakan pemilihan sebanyak 26 desa, terbagi atas ;  14 desa hasil pemekaran, 8 desa berakhir masa jabatan kepala desanya, 3 desa dimajukan pemilihannya, dan 1 desa yang kepala desanya meninggal dunia.

Desa ini tersebar pada 9 kecamatan, yakni ; kecamatan Sabbangparu (2 desa), Pammana (2 desa), Takalalla (1 desa) Bola (1 desa), Belawa (1 desa), Tanasitolo (2 desa), Pitumpanua (13 desa), Penrang dan Keera ( masing-masing 2 desa).

Ia menuturkan, pilkades serentak untuk gelombang kedua diperkirakan terselenggara sebelum pertengahan tahun, dan sejauh ini pemerintah daerah tengah melakukan persiapan, termasuk menyusun agenda tahapan pemilihan seperti yang dilakukan sebelumnya pada gelombang pertama.

“Prosesnya tak jauh berbeda dengan pilkades serentak 2015 lalu. Begitupun regulasinya tidak terlalu alami pergeseran. Jelasnya, untuk saat ini kita rencanakan Pilkades terlaksana sebelum pertengahan tahun, namun tentu jadwal fixnya menunggu petunjuk dari Bupati Wajo (Andi Burhanuddin Unru, red)”, ulas Bahri, di Ruang Kerjanya, Jumat (13 Januari 2017).

Lanjut Ia menjelaskan, pemilihan yang digelar nanti masih mengacuh pada Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Bahri menegaskan bahwa pemerintah daerah kemungkinan besar tidak melakukan perubahan atas Perda, kendati dalam aturan tersebut terdapat beberapa poin yang sering menjadi perhatian, namun Ia mengaku belum bisa memastikan adanya perubahan.

“Kita tetap berpedoman pada aturan sebelumnya, soal adanya perubahan Perda kita lihat saja perkembangannya kedepan. Terlebih, belum ada perubahan atas peraturan yang lebih tinggi (UU, PP dan Permendagri, red), sehingga tentu Perda yang kita jadikan sebagai legal standing tidak perlu direvisi. Apalagi, ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang bisa dijadikan pertimbangan untuk hal tersebut”, papar Bahri. (SIPDes)