Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Ini Penjelasan Kadis PMD Wajo

Kepala Dinas PMD, Syamsul Bahri (kanan) dan Sekretaris DPKAD, H Narwes saat beri materi dalam acara Sinkronisasi dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Sengkang, belum lama ini (Foto : Arl/MC)

Wajo, MC – Penghasilan kepala desa bersama perangkat desa, pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bendahara desa dan pegawai syara lingkup daerah kabupaten Wajo tahun anggaran 2017 ini alami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Jika 2016 aparat desa hanya mendapat penghasilan tunjangan, tahun ini pemerintah daerah mengeluarkan aturan dan menetapkan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan jabatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Syamsul Bahri menuturkan, penetapan siltap dan tunjangan jabatan adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintahan desa.

Hal itu, kata dia, sejalan dan diamanahkan dalam undang-undang dan peraturan terkait pemerintahan desa.

Khusus di kabupaten Wajo, pemerintah daerah menetapkan besaran siltap dan tunjangan jabatan melalui peraturan bupati (Perbup) nomor 5 tahun 2017 tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, bendahara desa dan pegawai syara.

“Perbup itulah yang mendasari pengalokasian anggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparat desa, jika tahun sebelumnya kepala desa hanya menerima penghasilan tunjangan, sekarang bertambah melalui siltap”, ujar Syamsul Bahri, Kamis (16 Februari 2017).

Lanjut Camat Bola tahun 2009 – 2015 ini menerangkan, penghasilan tetap seperti yang dimaksud diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkat desa. Itu pun bagi mereka yang tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Jika kepala desa dan atau perangkat desanya PNS, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan tetap (siltap). Ketetapan itu diatur dalam pasal 4 Perbup 5 tahun 2017 yang berbunyi ; “kepala desa dan perangkat desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBDesa”

Namun demikian, pembatasan hanya pada penerimaan siltap, lainnya seperti tunjangan jabatan tetap diterima oleh kepala desa dan perangkat desa yang berstatus PNS.

“Penegasan itu dikeluarkan pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kesalahan berupa penerimaan siltap secara ganda dari sumber anggaran yang sama”, papar Bahri.

Sementara itu, Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa, Sarifah mengurai tunjangan kepala desa pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 2.100.000*/bulan.

Tahun ini naik menjadi Rp 2.600.000* yang diperoleh dari pengasilan tetap sebesar Rp 2.100.000*/bulan dan tunjangan jabatan senilai Rp 500.000*/bulan.

Begitupun sekretaris desa, dari Rp 750.000*/bulan naik Rp 1.820.000*/bulan, kepala urusan dan kepala dusun masing-masing Rp 500.000*/bulan naik menjadi Rp 1.000.000*/bulan, dan bendahara desa dari pendapatan Rp 250.000*/bulan menjadi Rp 350.000*/bulan.

Sementara untuk ketua BPD dari Rp 150.000*/bulan diangkat menjadi Rp 400.000*/bulan, Wakil ketua BPD dari Rp 125.000*/bulan menjadi Rp 300.000*/bulan, sekretaris dan anggota BPD masing-masing Rp 100.000*/bulan naik menjadi Rp 250.000*/bulan.

Sarifah menjelaskan, kepala desa dan perangkat desa mendapat siltap dan tunjangan jabatan, sedang untuk pengurus BPD, bendahara desa, dan pegawai syara baru dalam bentuk tunjangan. (SIPD/K)