Soal Izin Tambang, Pemerhati Lingkungan Saran Pemerintah Tidak Main Gertak Saja

Wajo, MC – Rencana Pemerintah Daerah untuk memperketat izin tambang seperti yang diungkap oleh beberapa orang pejabat di Wajo (yang dimaksud ; Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Alamsyah HN dan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Baso Oddang) disaran agar tidak sebatas main gertak saja.

Pemerhati lingkungan di Wajo berharap agar penegakan aturan terhadap aktivitas eksploitasi lahan tersebut tidak malah menjadi keran bagi pejabat untuk melakukan praktek suap menyuap dalam soal perizinan.

“Kalau niatannya baik untuk mempertegas aturan main ya pemerintah sebaiknya harus profesional, apakah dampak kelestarian lingkungan dan aspek sosial kemasyarakatan sudah terpenuhi atau tidak sehingga aktivitas menjamah lahan dilakukan secara bebas,” ungkap salah seorang pemerhati lingkungan di Wajo dan juga adalah Ketua Yayasan Bahtera Rakyat, Syamsul Bahri kepada mediacelebe.com, Kamis, 18/12.

Itu pun, kata Samba (sapaan akrab) ketika pemerintah menegakkan aturan, seluruh elemen harus terlibat melakukan pengawasan. Khususnya dalam hal pengambilan keputusan layak tidaknya sebuah perusahaan atau perseorangan melakukan penambangan lahan.

“Tentu keputusan yang diambil harus jelas analisa dampak lingkungannya, harus memenuhi syarat dan pertimbangan aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan,” pungkas Samba.

Namun demikian, Samba tak menampik bahwa pemberian ijin bukan hal yang mustahil dikeluarkan. Hal itu, kata Dia, telah diatur jelas dalam Undang-undang yang antara lain menyebutkan bahwa kekayaan alam berikut kandungan didalamnya adalah milik negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

“Intinya harus tetap mengacuh pada aturan yang berlaku, pemberian izin asalkan memenuhi syarat tentu tidak dilarang, dengan catatan bahwa penegakan aturan tidak menjadi bahan negosiasi keuntungan antar pihak. Pelaksanaannya harus profesional, dan kalau memang ternyata ada yang tidak mampu memenuhi syarat atau tidak layak diberikan izin, maka pemerintah tidak boleh memberikan izin,” tegas Samba.

Penulis : Nur Asri, SH