Soal Pilkades, Pemkab Dibolehkan Bentuk Syarat Lain

Wajo, MC – Pemerintah daerah diperbolehkan untuk membuat persyaratan lain yang belum diatur dalam Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wajo.

Namun demikian, pemerintah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan Pemberhentian Masa Jabatan Kepala Desa disaran untuk menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang saat ini masih sementara dalam tahap pembahasan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan Pemberhentian Masa Jabatan Kepala Desa DPRD Kabupaten Wajo, Baso Oddang mengutarakan hal itu, beberapa hari yang lalu.

“Hampir tidak ada kendala yang ditemui dalam pembahasan Ranperda ini, termasuk rencana pemerintah untuk menambah persyaratan baru ataupun pelaksanaan seleksi bagi para Bakal Calon Kepala Desa yang akan maju bersaing dalam Pilkades nantinya. Hal itu sudah kami konsultasikan ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa beberapa hari lalu dan Dirjen hanya menanyakan kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilkades, apakah sudah dianggarkan dalam APBD atau tidak. Kalau iya, Ranperda itu sudah bisa ditetapkan,” ungkap Oddang menjelaskan hasil konsultasi.

Senada dengan Oddang, Ketua Pansus Ranperda, Sumardi Arifin mengungkap bahwa Perda yang akan ditetapkan adalah Perda yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tidak bertentangan Undang-undang dan peraturan lebih tinggi diatasnya. Dan, penetapan Perda itu tetap memperhatikan aspek sosiologis, budaya dan kearifan lokal.

Ditambahkan, dalam konsultasi, Pansus hampir tidak temukan masalah, namun disarankan bahwa sebelum ditetapkan, Perda sebaiknya menunggu Permendagri agar tetap sinkron dengan produk hukum yang dilahirkan.

“Karena bila tidak, Perda yang ditetapkan bisa saja alami perubahan, khususnya yang bertentangan dengan Permendagri. Pasal-pasal yang bertentangan harus diubah,” terang Sumardi.

Kaitannya dengan wacana pemerintah untuk memulai tahapan Pemilihan Kepala Desa bulan November ini, Sumardi menyarankan agar pemerintah menunggu hasil penetapan Perda. Dia tegaskan bahwa, tahapan Pilkades baru dilaksanakan setelah Perda ditetapkan.

“Tahapan itu baru bisa dilakukan jika Perda sudah disahkan DPRD, dan bila belum ditetapkan, maka Pemkab atau pejabat berwenang belum bisa mengeluarkan jadwal tahapan,” pungkas Sumardi.

Sementara itu, salah seorang akademisi hukum di Wajo A Bau Mallarangeng ungkap kesiapan untuk melakukan koreksi terkait isi Ranperda yang diajukan ini.

Koreksi itu akan dituangkan dalam tulisannya berjudul “Koreksi Ranperda Desa menuju Otonomi Desa”.

“Insya Allah, koreksi itu akan kami sampaikan kepada Pansus dan semua Fraksi di DPRD Kabupaten Wajo,” ungkap Mallarangeng.

(Penulis : Nur Asri, SH)