Sssttt…Ini Hasil Pertemuan Bupati dengan Ratusan Kepala Desa di Wajo

“Pemerintah Daerah Tekankan Transparansi Pengelolaan Dana Desa”

Ketgam : Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru, Sekretaris Daerah Wajo, H Firdaus Perkesi bersama Kepala OPD terkait desa dalam acara briefing pemerintahan desa (Foto : Dinas PMD)

Wajo, MC – Pemerintah kabupaten Wajo memastikan untuk menambah jumlah ADD (alokasi dana desa) pada tahun anggaran 2018 mendatang. Pengalokasian anggaran tersebut bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Pokok. Dana yang disiapkan pemerintah sebesar 42 milyar.

Dengan demikian, secara kumulatif, ADD yang baru berjumlah 37 milyar tahun ini (2017, red), bertambah menjadi kurang lebih 80 milyar tahun depan.

“Kita akan tambah jumlah ADD, pertambahan porsi anggaran tersebut untuk menunjang kebutuhan operasional desa”, ungkap Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru kepada ratusan kepala desa dan pengurus BPD (badan permusyawaratan desa) dalam acara briefing pemerintahan desa, di Sengkang, Senin, 7 Agustus 2017.

Ia menjelaskan, selain untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, penambahan anggaran itu juga merupakan bukti kepedulian dan perhatian pemerintah daerah demi untuk terlaksananya program, visi dan misi pemerintah yang sejalan dengan program desa.

Ketgam : Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri (Foto : MC)

“Hanya saja saya ingatkan agar dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran untuk selalu berhati-hati, jangan melabrak rambu-rambu yang ada karena kesalahan kecil bisa saja membuat kepala desa dan atau perangkat desa terseret keranah hukum. Apalagi sekarang, kucuran dana ke desa menjadi sorotan para pihak sehingga tidak menutup kemungkinan banyak yang mengawasi. Kita bisa bercermin dari kasus yang terjadi di Pamekasan (sebuah kabupaten di Medan, red), jangan sampai itu terjadi di daerah kita”, ujar Bupati mengisahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait penggunaan dana desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu.

Lanjut, Bupati dua periode ini mengingatkan kepala desa untuk tidak terjebak pelanggaran, baik yang sifatnya administratif perencanaan dan pelaporan, maupun dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran desa.

“Akan lebih baik jika kepala desa tunduk pada aturan dengan mengedepankan sikap profesionalisme, transparan dan akuntable, senantiasa berkonsultasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait desa, serta sejalan dengan pemerintah kecamatan selaku lembaga yang dipercayakan untuk mengawal dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”, ulas Bupati.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Wajo ini mengimbau kepala desa untuk menjalin kerjasama dengan pengurus BPD. Karena menurutnya, BPD memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Antara lain, BPD berperan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa, dan lembaga ini pula berkewenangan untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPD) secara tertulis setiap akhir tahun.

Ketgam : Ratusan Kepala Desa dan BPD hadir dalam acara briefing (Foto : Dinas PMD)

“Itu kewenangan mereka, dan merupakan kewajiban kepala desa untuk menyerahkan LKPPD secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun. Lembaga ini tidak dalam kapasitas memberi pernyataan menolak atau menerima LKPPD, namun mereka berhak untuk memberi masukan, koreksi, atau catatan perbaikan bilamana ada yang dianggap salah atau tidak sesuai dengan aturan”, papar Bupati.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Syamsul Bahri diawal acara mengungkap pertemuan internal Bupati Wajo dan para kepala desa ini untuk memberi pencerahan, penegasan, pemahaman tentang rambu-rambu, dan sinyal lampu merah kepada para kepala desa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional, transparant dan akuntable.

“Tidak boleh memang kita berhenti untuk mengingatkan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu dilakukan untuk menekan terjadinya kesalahan, terlebih, tantangan dan resiko yang dihadapi kedepan akan semakin besar”, ujar Syamsul Bahri.

Tidak hanya itu, Ketua IKAPTK Kabupaten Wajo ini juga mengutarakan bahwa pertemuan digelar untuk menyikapi permasalahan yang belakangan banyak terjadi, utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, baik didalam maupun diluar kabupaten Wajo.

“Oleh itu, selaku pucuk pimpinan, Bupati Wajo menegaskan seluruh camat, kepala desa, dan BPD untuk bekerja secara profesional, transparant dan akuntable”, terang Syamsul Bahri.

Hadir dalam acara dan bertindak selaku pembicara, diantaranya ; Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, H Firdaus Perkesi, masing-masing Kepala Inspektorat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, dan beberapa tamu undangan lainnya. (Open Village SIPPD DE)