Stop Ketertutupan Sekarang Juga !

Staf Ahli Copy of CIMG6897 Feri Firdaus, Asisten Ahli Bidang Komunikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI)

Jakarta, MC – Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) mendesak agar seluruh badan publik menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai sebuah nilai, karakter, dan budaya bangsa yang wajib dilaksanakan dengan penuh komitmen dan sepenuh hati.

Sebab, selain sebagai salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), keterbukaan informasi publik diyakini sangat mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sifat tertutup hanya akan menghambat kemajuan dan melemahkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Demikian pesan utama yang hendak disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam rangkaian acara Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Minggu-Senin, 27 – 28 September 2015 di Jakarta.

Komisioner KIP RI Henny S. Widyaningsih mengatakan, pihaknya bersama Komisi Informasi Se-Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari Badan Publik, dan masyarakat umum akan mengadakan berbagai acara mulai besok (27/9) Pukul 06.00 WIB di Bundaran HI depan Hotel Mandarin.

Acara tersebut diantaranya yakni pembagian kaos hari hak untuk tahu kepada masyarakat, senam pagi bersama, orasi dan seruan dari unsur KIP, PPID, dan masyarakat, layanan konsultasi keterbukaan informasi publik, dan long march dengan membentangkan spanduk raksasa “Selamat Hari Hak untuk Tahu Sedunia 28 September.”

Tidak hanya itu, pada puncaknya di hari Senin (28/9) Pukul 10.30 WIB, Komisi Informasi Pusat akan mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Mengarusutamakan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Nilai, Karakter, dan Budaya Bangsa” di Gedung Krida Bhakti, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno dijadwalkan akan menyampaikan keynote speech dalam diskusi yang dihadiri oleh ratusan perwakilan Komisi Informasi se-Indonesia, PPID, masyarakat, dan media tesebut. Selain itu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan Pendiri Rumah Perubahan Prof. Rhenald Kasali juga akan menyampaikan pemikiran dan gagasannya tentang betapa pentingnya penanaman nilai-nilai keterbukaan informasi publik sebagai karakter dan budaya bangsa.

Peringatan hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) setiap 28 September sendiri pertama kali diusulkan pada 28 September 2002 di pertemuan internasional organisasi yang memperjuangkan kebebasan informasi publik di Sofia, Bulgaria. Di Indonesia, hari Hak untuk Tahu ini secara resmi mulai diperingati tahun 2012 lalu oleh Komisi Informasi Pusat bersama Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk saat itu.

KIP berharap, dengan dijadikannya keterbukaan informasi sebagai sebuah karakter dan budaya bangsa, dimanapun berada, setiap orang di Indonesia, secara otomatis akan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan partisipatif sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (red)