Syamsul Bahri Komentari Keluhan Bakal Calon Kepala Desa

“Syarat Untuk Kelengkapan Berkas Bukan Kewenangan PPK”

Kepala BPMPDK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengomentari keluhan bakal calon kepala desa terkait kelengkapan berkas.

Menurutnya, syarat yang dikeluarkan oleh masing-masing tingkatan seperti, desa, dinas, kepolisian, kesehatan dan pengadilan bukan menjadi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPK). Akan tetapi, masing-masing lembaga bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Dia mencontohkan, kasus yang dialami oleh bakal calon kepala desa Benteng Lompo (Sulaiman Sagoni), itu menurutnya belum menjadi kewenangan PPK tingkat Kabupaten karena persyaratannya lahir ditingkat desa.

“Tentu jika persyaratan itu lahir ditingkat desa, maka yang berkompeten dan bertanggungjawab untuk mengeluarkan surat adalah kepala desa atau penjabat kepala desa setempat, bukan PPK,” ungkap Syamsul Bahri kepada mediacelebes.com, Sabtu, 28/3 kemarin.

Begitupula persayaratan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait dalam hal kelengkapan berkas, masing-masing memiliki kewenangan tersendiri termasuk itu mempertanggungjawabkan surat-surat yang dikeluarkan.

“Jadi, PPK dalam hal ini hanya bertugas untuk melakukan monitoring dan memfasilitasi lembaga yang dibentuk dalam tahapan pemilihan, seperti PPKD dan Panitia TPS (tempat pemungutan suara). Tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi lembaga terkait kelengkapan berkas bakal calon,” pungkas Ancu sapaan Syamsul Bahri.

Lebih jauh, mantan Camat Bola ini mengulas bahwa kelengkapan berkas bakal calon dalam tahapan Pilkades ini ada aturan mainnya, tiap lembaga bertanggungjawab berdasarkan tugas dan fungsinya.

“Sehingga untuk bisa masuk dalam tahap pencalonan, para bakal calon harus mencermati dengan baik kelengkapan berkas yang dipersyaratkan oleh masing-masing lembaga,” terang Ancu.

Untuk diketahui, kewenangan PPK dijelaskan oleh Syamsul Bahri menanggapi aspirasi yang dilakukan oleh puluhan warga Benteng Lompo di DPRD Wajo, beberapa hari lalu.

Kala itu, warga meminta pemerintah untuk melakukan pergantian penjabat kepala desa Benteng Lompo karena dinilai bersikap diskriminatif dengan tidak mengeluarkan surat pengantar kepada Sulaiman Sagoni untuk mengurus kelengkapan berkasnya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

Selain mendesak pergantian penjabat, warga dalam aspirasinya juga meminta kepada pemerintah untuk menunda proses pemilihan kepala desa ditempat itu.

Aspirasi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Wajo, H Risman Lukman, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Wajo, Baso Oddang dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kantor BPMPDK Wajo, Siswanto.

Penulis : Nur Asri