Syamsul Bahri : “Tidak Ada Jaminan Bagi Incumbent Untuk Lolos Jadi Calon Kepala Desa”

“Dari Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak 108 Desa di Kabupaten Wajo”

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Tidak ada jaminan bagi incumbent untuk lolos menjadi kandidat Calon Kepala Desa dalam proses Seleksi dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), 16 – 19 April 2015 mendatang.

Meskipun telah mengabdi satu atau dua periode di desa yang ditempati sebelumnya menjadi kepala desa, namun bila incumbent tidak berhasil menempati rangking satu sampai lima dalam seleksi dan uji kompetensi, maka namanya tidak diikutkan sebagai kandidat calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap hal itu menanggapi pertanyaan A Bau Mallarangeng, salah seorang akademisi Hukum di Kabupaten Wajo terkait prosedur penetapan kandidat Calon Kepala Desa.

“Tidak ada jaminan bagi incumbent untuk bisa lolos dan menempati rangking terbaik dalam seleksi dan uji kompetensi, semua bakal calon akan diperlakukan sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan,” ujar Syamsul Bahri kepada mediacelebes.com, Sabtu, 21/3.

Menurutnya, penentuan rangking bakal calon dalam seleksi dan uji kompetensi akan dilakukan secara objektif, pengurutannya diambil dari akumulasi nilai ujian tertulis dan wawancara yang diikuti oleh para bakal calon. PPK dalam hal ini hanya sebatas melaksanakan, namun yang menentukan adalah hasil ujian seleksi dan uji kompetensi.

“Proses ujian akan dilaksanakan secara transparant dan panitia bersikap fair, PPK tidak bisa menjamin nilai dan rangking incumbent bisa lebih baik dari pesaingnya, bila nilainya tidak memungkinkan untuk menempati rangking satu sampai lima, maka pasti tidak akan diloloskan menjadi calon, meskipun incumbent ini telah lama mengabdikan diri didesa yang ditempati mencalonkan diri. Intinya adalah seluruh bakal calon per-desa harus bersaing dan menempati rangking terbaik, karena batasan jumlah calon dalam Pilkades sesuai Undang-undang terbatas minimal dua maksimal lima kandidat, itu menjadi acuan pemerintah daerah sehingga melaksanakan seleksi dan uji kompetensi,” tegas Syamsul.

Sebelumnya, A Bau Mallarangeng kepada mediacelebes.com melayangkan rilis dan menanyakan peluang incumbent yang telah mengabdikan diri selama dua periode dalam proses perangkingan hasil seleksi dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh PPK.

“Bagaimana dengan bakal calon kepala desa yang sudah menjabat dua periode, apakah juga harus ikut tes kelayakan dan kepatutan?, dan bagaimana kalau hasil tes menyatakan dia (incumbent) tidak lulus. Berarti desa tersebut telah dipimpin oleh kepala desa yang tidak patut dan tidak layak selama dua periode,” terang Gus ABM sapaan Bau Mallarangeng. (adv)

Penulis : Nur Asri