Tahun ini, Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMA/SMK Sudah Bisa Ditangani Propinsi

12769420_1103418343021781_1928052650_nAnggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan PendidikanDPRD Sulsel, Baso Syamsul Risal (tengah) foto bersama dengan para siswa SMA di Makassar

Makassar, MC – Tanggungjawab dan kewenangan atas penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas dan menengah khusus (SMA/SMK) oleh pemerintah tingkat propinsi seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah bisa diterapkan di Sulawesi Selatan tahun 2016 ini.

Itu setelah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan mengesahkan Rancangan Perda tentang Penyelenggaran Pendidikan ini dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Makassar, hari ini (Kamis, 25/2, red).

Anggota Pansus DPRD Sulsel, Baso Syamsu Risal mengungkap hal itu kepada MEDIA CELEBES, melalui via ponselnya, Kamis (25/2).

12767347_1103440119686270_808558663_nLegislator asal Kabupaten Wajo ini menjelaskan bahwa dengan disahkannya Perda itu, maka pemerintah propinsi sudah bisa menerapkan aturan tersebut diseluruh kabupaten/kota di Sulsel.

Terlebih, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas diterangkan bahwa  penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan menengah khusus (SMA/SMK) adalah tanggungjawab pemerintah propinsi.

“Sehingga tentu, penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA/SMK yang kini masih menjadi tanggungan pemerintah daerah sudah bisa diserahkan kepada pemerintah propinsi,” pungkas Baso.

Lanjut, mantan Anggota DPRD Wajo ini mengulas bahwa jika Perda itu diterapkan,  langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyerahan tanggungjawab dari pemerintah daerah kepada pemerintah propinsi meliputi ; aset, pembiayaan, operasional, gaji dan tunjangan beserta aparat pendidikan ditingkatan tersebut.

“Namun sebelum terlaksana, Perda itu pasti-nya akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan Pergub (Peraturan Gubernur),” kunci Baso. (aci)