Tahun ini, Semua Desa di Wajo Harus Kelola BUMDes

UBK 8 copyBupati Wajo, A Burhanuddin Unru didampingi Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri saat meninjau tempat usaha warga di kecamatan Bola

Wajo, MC – Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tahun 2016 ini akan fokus memfasilitasi pemerintah dan masyarakat tingkat desa untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan lembaga yang bergerak dalam pengembangan ekonomi dan usaha berbasis masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat ditingkat desa.

Untuk Wajo, sebenarnya sudah ada beberapa desa yang telah membentuk BUMDes, hanya saja belum menyeluruh di 141 desa pada 13 kecamatan. Oleh itu, pemerintah daerah pada tahun ini menekankan pembentukan BUMDes tersebut, meski dalam pelaksanaannya nanti bisa dibentuk lembaga bersama, atau dengan kata lain, satu BUMDes mewadahi lebih dari satu desa.

“BUMDes ini dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes), karena itu dalam pengelolaan, pelaksanaan dan penataan menajemen yang digunakan nanti sepenuhnya digerakkan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Konsep ini sudah sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terlebih, tahun 2016 ini pemerintah daerah dalam hal ini (Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru) menginstruksikan agar BUMDes tersebut dibentuk pada tiap desa,” tutur Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri di Sengkang, baru-baru ini.

Dijelaskan, lembaga BUMDes ini setelah dibentuk bisa mengelola semua jenis usaha didesa yang mendatangkan nilai perekonomian terhadap masyarakat. Tentu dalam pengelolaanya membutuhkan personil, tata kelola dan konsep manajemen yang prima.

Oleh pertimbangan itu kemudian, sehingga pemerintah daerah akan melakukan pembinaan personil/pengurus BUMDes, melaksanakan pelatihan tekhis kegiatan BUMDes dan memfasilitasi penyaluran stimulan dana atau pendampingan bagi BUMDes yang terbentuk.

“Bupati pernah mengatakan seperti ini, “Bagaimanapun besarnya sebuah perusahaan, tapi kalau yang mengurusnya tidak benar, maka jangan harap mendatangkan keberhasilan dan manfaat”. Begitupula dengan BUMDes, kalau personil, tata kelola dan menajemen yang ada dalam lembaga itu tidak terurus dengan baik, maka ujung-ujungnya nanti akan bubar. Dari itu, pemerintah daerah akan melakukan pembinaan, pelatihan serta pendampingan terhadap BUMDes dengan harapan lembaga ini dalam menjalankan aktivitas ekonominya dengan lancar dan berkesinambungan,” pungkas Ancu (sapaan Syamsul Bahri).

Lebih lanjut Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kabupaten Wajo ini menerangkan bahwa secara eksplisit ada dua metode yang melandasi pembentukan BUMDes ini diantaranya ; pembentukan lembaga usaha (BUMDes) betul-betul dari awal yang ditopang dengan dana dan bantuan modal awal, atau, BUMDes ini mewadahi satu atau beberapa kegiatan usaha yang telah berjalan didesa.

“Poin pertama tadi itu membutuhkan modal awal yang dapat diperoleh dari beberapa sumber anggaran didesa dan atau penyertaan modal dari lembaga atau orang per-orangan yang menanamkan saham pada BUMDes tersebut, sedangkan untuk poin kedua, itu hanya membutuhkan tambahan modal. Jadi fleksible-lah, bisa timbal balik, BUMDes baru usaha, atau usaha dulu baru BUMDes,” terang Ancu.

Ketika ditanya kendala apa yang sering ditemukan dalam pembentukan, pengelolaan dan penataan manajemen BUMDes, mantan Camat Bola ini sesumbar menjawab bahwa sangat sulit mencari figur yang berniat mengelola BUMDes dari awal.

Biasanya, kata Dia, figur itu muncul setelah BUMDes beroperasi atau karena iming-iming dana bantuan, atau karena lembaga ini telah mendapatkan keuntungan dari usaha yang digeluti.

“Kalau kondisi-nya seperti itu, biasanya sudah banyak figur yang berminat mengelola, menata dan atau menjadi pimpinan pada lembaga BUMDes itu. Jarang dan sangat sulit mencari figur yang pioner, visioner dan konsisten membangun lembaga seperti ini dari awal,” ujar Ancu dengan nada seleneh. (SIPD)