Takut Defisit, BPJSK Tolak Jamin Pasien Miskin Di RSUD

logo_bpjs_kesehatan Gambar Logo BPJS Kesehatan

Jakarta, MC – Sejak Sabtu (8/10), Surniti, dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Barat akibat stroke yang menyerangnya. Keluarga yang berharap dia dijamin oleh BPJSK terpaksa harus gigit jati.

Pasalnya virtual account yang dikeluarkan BPJSK terdaftar di golongan 3 yang bukan pasien miskin atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Siswanto, anak dari Surniti menuturkan bahwa dia dan adiknya sudah mendaftakan ibunya (Surniti) ke BPJSK Jakarta Barat sejak Jumat siang (7/8) setelah sebelumnya tak berhasil mendaftarkan di BPJSK Jakarta Selatan sesuai KTP ibunya.

Merasa harus memiliki BPJSK agar meringankan pembiayaan, Siswanto bersama adiknya mendaftar ke BPJSK Jakbar dan memperoleh virtual account dengan bermodalkan rekomendasi ruang rawat dari RSUD Tarakan.

Namun dia tidak mengetahui bahwa untuk dapat segera mengaktifkan BPJSK ibunya, dia harus membawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial Jakarta Selatan Sebelum mendaftakan BPJSK Kelas III.

“Saya urus surat dari Dinsos Jakarta Selatan Senin (10/8), dan membawa suratnya ke BPJS Jakarta Selatan. Maksudnya agar bisa daftar ulang BPJSK di Jakarta Selatan. Sesuai KTP. Tapi ditolak karena katanya sudah terdaftar di Jakarta Barat. Saya minta pembatalan di Jakarta Barat juga tidak bisa,” beber Siswanto.

Akibatnya kini kepesertaan BPJSK Surniti masih belum bisa digunakan menjamin biaya perawatannya yang sudah mencapai 70 Juta lebih karena ada tindakan operasi yang diperlukan.

Irfan Humaidi, Kepala Humas Kantor Pusat BPJSK yang dimintai keterangan mengatakan bahwa prosedur baku pendaftaran sudah ada di Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2015.

“Kalau (kepesertaan BPJSK) yang kelas 3 yang bisa aktif pada hari itu juga, jika pada hari yang bersangkutan mendaftar itu sudah langsung menunjukan rekomendasi dari Dinsos. Jadi rekomendasi bukan menyusul,” terangnya.

Kepala BPJSK Jakbar, Eddy Sulistijanto yang menolak membatalkan pendaftaran virtual account Surniti beralasan memang sesuai aturan, surat rekomendasi dari Dinas Sosial seharusnya ditunjukan di awal sebelum berkas pendaftaran diproses stafnya. “Surat rekomendasi dari Dinsos nya sesuai KTP harus diberitahu diawal,” paparnya.

Menanggapi begitu ketatnya aturan pendaftan BPJS Kesehatan yang baru berlaku 1 Juni 2015, anggota komisi sembilan DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, yang dihubungi Kamis (13/8), menyayangkan sikap yang diambil BPJS Kesehatan.

Menurut Amel, sangat tidak bijak bila BPJSK kaku untuk menerima surat rekomendasi dari Dinsos yang disusulkan setelah seseorang terdaftar di BPJS padahal hanya berselang sehari.

“Faktanya kan ada, kenapa dipersulit oleh bpjs kesehatan? Menyusulkan sebuah dokumen kan hal biasa,” gugatnya.

Lebih jauh, politisi dari Jateng ini menilai bahwa masalah ini muncul karena ketakutan direksi BPJSK Kesehatan yang melaporkan bahwa BPJSK mengalami defisit di tahun 2015.

Seharusnya menurut Amel, Direksi BPJSK lebih mengutamakan kemanusian ketimbang masalah administrasi. “Apalagi ketakutan masalah keuangan,” ujarnya.

Terhadap kasus Surniti, Amel menekankan bahwa BPJSK harus bisa menerima surat rekomendasi Dinsos yang telah disampaikan oleh keluarga Surniti.

“BPJS Kesehatan harus menerima surat rekomendasi Dinsos tersebut dan BPJS Kesehatan harus menanggung seluruh biaya pasien (Surniti). Ini asuransi sosial yang tidak boleh mensyaratkaan masa aktivasi. Kalau asuransi privat ya silakan,” bentak Amel.

Menurutnya, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1/2015 yang menyaratkan masa aktivasi sudah melanggar UU SJSN dan semestinya dicabut.

Dia mengatakan bahwa tidak ada alasan BPJS tidak menanggung pasien peserta BPJS dari kelas masyarakat miskin. Ia menegaskan bahwa dirinya mengecam keras dan akan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti seluruh direksi BPJS Kesehatan karena tidak bekerja dengan baik dan tidak mematuhi asas kemanusiaan, jika pasien seperti Surniti ini diabaikan dari pembiayaan. (red)

Sumber : Fraksi NasDem DPR-RI