Target Retribusi Pasar Dinaikkan, Eksekutif Mengaku Repot

Wajo, MC – Kenaikan target retribusi pasar yang ditetapkan oleh DPRD Wajo pada rapat paripurna perubahan anggaran pokok APBD tahun 2014, beberapa hari lalu, dinilai membuat repot pihak eksekutif.

Legislatif terkesan memaksakan untuk mengangkat PAD (Pendapatan Asli Daerah) sementara kemampuan penarikan retribusi yang selama ini dilakukan oleh pihak pelaksana (eksekutif) belum maksimal secara keseluruhan.

Kepala Bidang Retribusi Dinas Pasar Wajo, Suherman, baru-baru ini mengutarakan, kendala pokok yang dihadapi pelaksana adalah, kenaikan target retribusi dari Rp2,5milyar menjadi Rp2,7milyar saat ini, tidak relevan dengan nilai karcis dan jumlah objek retribusi yang ada.

Dijelaskan, problem ini ada karena nilai karcis per-lembar tidak berubah, objek retribusi tidak bertambah, sementara target retribusi dinaikkan.

“Untuk target awal saja sebesar Rp2,5milyar belum tentu tercukupi dengan kondisi seperti ini, kenapa ditambah lagi. Maka-nya kami nilai legislatif dalam keputusan-nya terkesan memaksakan, sementara kondisi yang dihadapi saat ini adalah, dari jumlah keseluruhan pasar yang ada di Wajo, baik pasar per-hari, per-tiga, dua atau sekali seminggu, ada pasar yang tidak ditarik retribusi-nya, yakni Pasar Sentral Sengkang. Padahal, pasar sentral berdasarkan perkiraan penarikan, bisa menyumbang retribusi sebesar Rp358juta. Tentu, bila retribusi itu tidak diterima maka untuk mencukupi target-nya akan semakin sulit,” terang Suherman.

Seharus-nya, lanjut mantan Sekcam Sajoanging ini, sebelum ditetapkan, legislatif perlu turun ke-lapangan untuk melakukan survey langsung di-pasar. Hal ini penting agar para anggota dewan mengetahui secara jelas permasalahan yang dihadapi eksekutif di-lapangan.

“Bahkan, jika anggota dewan ingin turun pasca penetapan ini, Saya siap mendampingi melakukan survey secara langsung di-pasar. Agar supaya, permasalahan yang dihadapi eksekutif dalam hal penarikan dan pencapaian target retribusi bisa dirasakan langsung oleh anggota dewan. Berbicara tentang target, sulit ditetapkan jika hanya bermain diatas kertas saja,” terang Suherman.

Sementara itu, Baso Oddang Komisi II DPRD Wajo menjelaskan target yang ditetapkan berdasarkan Perda yang ada. Dipaparkan, pihak legislator mendorong peningkatan target berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan sebelum-nya.

“Legislatif dalam penetapan tersebut menilai target yang diberikan relatif normal, terlebih saat ini pasar yang dibangun oleh pemerintah ditingkat kecamatan telah beroperasi. Legislatif juga telah melakukan uji petik dan survey langsung di-beberapa pasar, sehingga kenaikan target untuk dinas terkait dianggap normal dan bisa tercapai,” pungkas Oddang. (aci)