Tata Hukum Pemilu Dinilai Belum Sempurna

Dewan Perwakilan Rakyat Gambar Logo DPR-RI

Jakarta, MC – Tata hukum Pemilihan Umum di Indonesia dinilai sejumlah pakar masih belum sempurna dalam berbagai aspek. Senior Advisor Kemitraan Ramlan Surbakti menyebut setidaknya ada empat undang-undang Pemilu bermasalah dari aspek konten dan substansi. Keempatnya adalah UU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU Pilpres dan Wapres, UU Pilgub, Bupati, dan Walikota serta UU Penyelenggaraan Pemilu.

Tidak efektifnya tata aturan keempat UU tersebut, menurut Professor dari Universitas Airlangga ini berimbas pada kinerja legislasi yang juga tidak efektif. Tiap menjelang Pemilu, UU itu selalu diubah lantaran muatannya tak komprehensif dan tak mengandung daya dukung konstitusi jangka panjang.

“Oleh karenanya, kodifikasi UU Pemilu ini penting dalam rangka transformasi sistem pemilu,” tegasnya saat berbicara dalam audiensi Kemitraan dengan Fraksi NasDem di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/02).

Dalam hemat Ramlan, kodifikasi UU Pemilu diperlukan guna mengurai sejumlah kontradiksi dan duplikasi dalam setiap undang-undang terkait. UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD diganti dengan UU No. 8 tahun 2012, namun UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak diubah.

Hal itu menimbulkan sejumlah kontradiksi dan inkonsistensi, yang pada ujungnya acap merancukan tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu dan panitia pemilihan. Selain itu, Ramlan Surbakti juga menyebut belum terjadinya standarisasi pada sejumlah aspek proses pelenggaraan Pemilu pada ketiga UU lainnya.

“Antar penyelenggara Pemilu berbeda-beda dalam mendefinisikan tahapan proses. Tahapan Pemilu itu adalah proses hitung suara menjadi kursi perwakilannya. Tapi di beberapa peraturan disebutkan bahwa masa tenang juga termasuk dalam tahapan itu. Nah ini contoh sederhana yang belum ada standarisasinya,” tutur Ramlan.

Lebih lanjut, Ramlan Surbakti menjabarkan kontradiksi dan ketidakkonsistenan lain yang termuat dalam UU Pemilu saat ini. Ia mencontohkan ketentuan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih tapi tidak punya KTP, menurut UU no. 8 tahun 2012 tetap bisa menjadi menyalurkan suaranya.

Di saat yang sama, UU No. 42 tahun 2008 menegaskan bahwa WNI yang bisa menyalurkan hak politiknya hanyalah mereka yang mempunyai KTP. Kontradiksi lain juga ditemukan pada UU No. 8 tahun 2012 yang mengatur rekapitulasi suara dimulai di PPK, sementara itu menurut UU No. 15 tahun 2011, rekapitulasi dimulai di PPS.

“Dari segala kontradiksi bahkan duplikasi tersebut maka dalam konteks sekarang ini, penting untuk membuat Kitab Hukum Pemilu dengan mengintegrasikan 4 undang-undang Pemilu,” tegas Ramlan.

Paparan itu mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPR Ali Umri, yang menilai usulan kondifikasi empat undang-undang Pemilu sangat relevan. Mantan Walikota Binjai, Sumatera Utara itu menegaskan bahwa integrasi UU Pemilu itu akan mengubah wajah demokrasi, dengan syarat adanya perubahan rekruitmen penyelenggara Pemilu.

KPU dan Bawaslu sebagai bagian dari institusi penyelenggara Pemilu, menurut Aly selama ini justru turut berperan atas tejadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu.

“Yang harus dirubah itu adalah KPU dan Bawaslu daerah itu. Prakteknya KPU pasti berat sebelah terhadap calon tertentu,” tukas legislator Fraksi Partai NasDem ini.

Ali Umri menambahkan, seyogyanya komposisi komisioner KPU dan Bawaslu diisi oleh kalangan akademisi bahkan polisi, sehingga memiliki kualifikasi kerja yang kompeten. Hal itu tak tercermin dalam realitas KPU dan Bawaslu hari ini, di mana komposisinya banyak ditentukan dengan praktik nepotisme, berdasar kekerabatan.

Sumber : Fraksi NasDem DPR-RI