Terkait Besaran Anggaran, Pemerintah Kelurahan Tidak Perlu Berkecil Hati

Banner-Sistem-Informasi-Pembangunan-DesaBanner Sistem Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan (Foto : Media Celebes Art)

Wajo, MC – Pemerintah tingkat kelurahan di Kabupaten Wajo tidak perlu berkecil hati atas besaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diwilayah kelurahan.

Meski jumlahnya lebih kecil dibanding dengan kucuran dana yang dialokasikan ke-desa, namun secara keseluruhan, dana yang dialokasikan untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di-tingkat kelurahan sama besar-nya dengan dana yang dialokasikan di desa.

“Kalau berbicara tentang besaran dana, jelas beda. Tapi, jika dicermati dari prioritas pembangunan yang merupakan domain pemerintah daerah melalui pintu SKPD tetap mengarah ke-kelurahan, sehingga jika diakumulasikan dan dibandingkan dengan besaran dana yang masuk ke-desa, jumlah-nya lebih kurang sama,” ungkap Kepala BPMPDK (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan) Kabupaten Wajo, Syamsu Bahri, Sabtu (30/1).

Lanjut Ancu menjelaskan bahwa untuk tahun 2016 ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran operasional sebesar 100juta per-kelurahan. Pengalokasian anggaran itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (2015, red) yang hanya berjumlah 75juta per-kelurahan.

Dana itu dirumuskan oleh pemerintah tingkat kelurahan dan di-pos anggarkan melalui DPA kecamatan dan dapat dipergunakan untuk melaksanakan program-program di kelurahan.

“Misalkan saja program LPM (Lembaga Permasyarakatan Desa), kelompok-kelompok usaha dan berbagai program yang sesuai dengan petunjuk tekhnis dan aturan. Bahkan pemerintah kelurahan juga bisa melaksanakan kegiatan dalam bentuk fisik sesuai dengan dana yang ada,” tutur Syamsul Bahri atau lebih akrab disapa Ancu.

Sebenarnya, sambung mantan Camat Bola ini, tempo hari ada konsep pemberdayaan yang coba diusul kepada Bupati dan pada dasarnya disetujui, namun karena pertimbangan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah sehingga dialihkan untuk penambahan dana operasional kelurahan saja.

Dana Desa (DD) hanya merupakan salah satu sumber pendapatan atau pembiayaan pembangunan, banyak sumber lain yang bisa diupayakan dalam rangka pembangunan masyarakat, baik itu yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD Kabupaten, maupun swadaya atau pihak lain yang sah sesuai aturan.

“Jadi, tidak ada alasan bagi pemerintah tingkat kelurahan untuk membeda-bedakan atau tidak memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena, yang membedakan disini adalah ; desa memiliki kucuran dana pusat yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan diwilayahnya, sedangkan kelurahan belum. Namun, masing-masing (Desa dan Kelurahan, red) memiliki dana operasional, bahkan menurut hemat kami jumlah dana yang diterima tersebut hampir sama. Justru disini dapat dilihat sejauh mana kemampuan pemerintah kelurahan untuk proaktif mengupayakan berbagai sumber pembiayaan yang dialokasikan diwilayahnya,” pungkas Ancu. (SIPD/K)