Terkait Pilkades, Warga Benteng Lompo Desak Pemerintah Ganti Penjabat Kepala Desa

Gambar Logo DPRD Kabupaten Wajo (Int)

Wajo, MC – Puluhan warga desa Benteng Lompo kecamatan Sabbangparu mengadu di DPRD Kabupaten Wajo terkait masalah pencalonan kepala desa. Mereka mengaku, penjabat kepala desa setempat bersikap diskriminatif dan terkesan menghalangi-halangi warga untuk maju dan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Itu setelah, penjabat kepala desa yang diketahui bernama Andika ini tidak melayani warganya yang bernama Sulaiman Sagoni mendapat surat pengantar untuk mengurus berkas di Dinas pencatatan sipil dan kependudukan Wajo.

Oleh sikap penjabat itu, warga menuntut pemerintah melakukan pergantian penjabat karena tidak melayani warga dan menunda proses pemilihan kepala desa khusus Benteng Lompo.

“Kami kesini menuntut agar pemerintah melakukan pergantian penjabat kepala desa, itu karena penjabat ini kami nilai diskrimatif dan tidak konsisten melayani warga, kami juga meminta pemerintah Wajo untuk menunda pelaksanaan Pilkades di desa tersebut,” ujar perwakilan warga.

Wakil Ketua DPRD Wajo, H Risman Lukman mengungkap kesiapan untuk menyampaikan hal itu kepada pemerintah kabupaten Wajo  melalui tim kabupaten untuk menindak lanjut masalah yang dihadapi warga.

Menurut Risman, itulah tujuan adanya pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), untuk memperkecil masalah yang ada.

“Kami harap lembaga terkait dalam hal ini BPMPDK Wajo melalui tim kabupaten (PPK) yang dibentuk turun menyelesaikan masalah yang dihadapi warga ini,” ujar Risman.

Senada dengan Risman, Baso Oddang legislator DPRD Wajo yang juga Ketua Fraksi PDI-P DRPD Wajo mengungkap bahwa masalah pencalonan kepala desa dalam proses Pilkades ini sudah diterangkan dalam Undang-undang berikut peraturan dibawahnya.

Namun, bila ternyata ada masalah yang muncul yang dipicu dari oknum penjabat kepala desa, itu tentu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh aturan-aturan yang ada.

“Kalau saya, penjabat tidak perlu bersikap begitu, karena masih banyak tahapan yang harus dilalui oleh para bakal calon. Termasuk lengkap tidaknya berkas bakal calon, itu bukan menjadi tugas penjabat kepala desa, karena yang berhak melakukan verifikasi adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD),” ujar Oddang.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Siswanto tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, penjabat kepala desa tidak melayani warga yang ingin mengurus kelengkapan berkas.

“Penjabat kepala desa seharusnya melayani siapapun warganya yang membutuhkan pelayanan dan seharusnya penjabat tidak mengorbankan bakal calon kepala desa dengan tidak mengeluarkan surat pengantar. Namun demikian, untuk tindak lanjut permasalahan ini, kami menunggu petunjuk dari Kepala BPMPDK Wajo (Syamsul Bahri, red) yang kini sementara dalam perjalanan dari Jakarta,” pungkas Siswanto.

Penulis : Nur Asri