Terkait Tudingan Tentang PLTGU, Ini Penjelasan Bupati Wajo

DSC_0942Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru

Wajo, MC – Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru akan coba mengusul penambahan kuota sambungan gas rumah tangga kepada pemerintah pusat tahun 2016 ini.

Usulan itu menindaklanjuti jatah gas 4,5 MMBTU yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Wajo hingga saat ini.

“Saya punya pemikiran seperti itu, akan lebih baik jika jatah gas ini dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program city gas dibanding harus menunggu pelaksanaan pembangunan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap),” ujar Bupati disela sambutannya dalam acara Musrenbang RKPD tahun anggaran 2017 di Aula Pertemuan GCC Sengkang, Senin, 7/3.

Dijelaskan, kebutuhan sambungan jaringan gas hingga saat ini masih banyak. Rumah tangga yang menikmati sambungan gas ini di Wajo baru berjumlah 4172 sambungan.

Terlebih, pemanfaatan gas alam bagi rumah tangga ini lebih murah dibanding jika masyarakat menggunakan tabung gas elpiji.

“Dalam satu bulan masyarakat cuma menanggung pembayaran sebesar Rp60ribu/bulan, lebih ekonomis dibanding menggunakan tabung gas elpiji. Itu makanya saya lebih cenderung memilih jatah gas ini dimanfaatkan untuk program city gas dibanding PLTGU,” pungkas Bupati.

Lanjut, Bupati kesempatan itu juga menepis anggapan yang mengatakan bahwa pemerintah daerah menghalang-halangi atau mengintervensi perusahaan tertentu yang ingin melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTGU di Wajo.

Burhanuddin membantah keras tudingan itu dan mengaku bahwa dirinya sebagai seorang Bupati tidak punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan.

Hanya saja, kata Dia, belakangan ada oknum yang ngotot mendorong rekanannya (perusahaan, red) untuk bisa melaksanakan pekerjaan PLTGU di Wajo, padahal mungkin belum mendapat rekomendasi dari PLN.

“Kalau mau jujur, perusahaan yang pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah berjumlah 5 perusahaan, bukan hanya 2 perusahaan saja seperti yang diisukan diluar. Namun harus dipahami bahwa perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan dalam suatu daerah harus mendapat rekomendasi dari PLN (Perusahaan Listrik Negara), layak atau tidak perusahaan ini. Jadi, salah jika ada yang mengatakan bahwa Bupati menghalang-halangi, karena saya tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi,” terang Burhanuddin. (aci)