Terkait Wacana Pemecatan PNS Narkoba, Ini Tanggapan Kapolres Wajo


Wajo, MC – Wacana pemecatan terhadap salah seorang PNS (pegawai negeri sipil) yang kedapatan memiliki dan menggunakan narkoba oleh pihak Kepolisian seperti yang diungkap Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru, Sabtu, 9/5 Siang tadi ditanggapi oleh Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Guntur.

Mantan Kapolres Palopo ini menilai itu adalah bahagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan pinalti kepada perangkatnya yang dianggap berbuat kesalahan.

Kepolisian, kata Guntur, hanya melaksanakan tugas sesuai prosedur dan tidak bisa turut campur dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

“Selaku pihak Kepolisian, kami tentu akan melaksanakan tugas sesuai prosedur saja, terkait hal tersebut (wacana pemecatan PNS narkoba) itu dikembalikan kepada Bupati, jadi kami tidak bisa mencampuri,” ujar Kapolres melalui via ponselnya, Sore tadi.

Seperti diketahui, wacana pemecatan PNS yang diketahui berinisial HS ini menjadi perhatian Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru saat beri arahan kepada 34 pejabat struktural yang baru dilantiknya.

Bahkan, wacana tersebut berulangkali diungkapnya sebagai bentuk kekecewaan atas ulah PNS yang bertugas di Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Wajo ini.

Mantan Sekda Wajo ini memerintahkan Inspektorat (Bawasda) dan Kepala BKDD Wajo untuk menindaklanjuti kasus tersebut.  

“Senin nanti koordinasikan dengan pihak Kepolisian, kalau ternyata PNS tersebut positif narkoba, keesokannya (Selasa) kita lakukan pemecatan,” tegas Bupati.

Tidak itu saja, Bupati kesempatan itu juga mengungkap bahwa dirinya masih mensinyalir beberapa PNS yang diduga memiliki dan sering menggunakan narkoba.

“Masih ada PNS yang disinyalir narkoba, kami sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk membuntuti oknum PNS ini,” pungkas Burhanuddin. (aci)