Terkendala Aturan, Kades di Wajo Belum Bisa Terima Tunjangan

Wajo, MC – Beberapa kepala desa di kabupaten Wajo keluhkan keterlambatan pembayaran tunjangan mereka bersama para perangkatnya di desa. Mereka mengaku sejak januari hingga pertengahan maret 2015 ini, pejabat kepanjangan tangan pemerintah daerah ditingkat desa ini belum menerima tunjangan dari pemerintah.

Seperti yang diungkap oleh Kepala Desa Tosora Kecamatan Majauleng, Asri M Mas’ud kepada mediacelebes.com, Selasa, 17/3 kemarin.

Dia mengaku telah berulangkali membawa berkas ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Wajo, namun selalu ditolak. Selain karena berkasnya dianggap belum lengkap, dia juga diminta untuk mengikuti aturan dan persyaratan baru terkait pengangkatan perangkat desa.

“Saya sudah dua kali membawa berkas itu, namun selalu ditolak. Alasannya karena katanya harus mengikuti persyaratan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga, untuk bisa melakukan pencairan dana tunjangan, berkas yang diusul sebelumnya harus diganti, termasuk mengganti perangkat lama di desa yang tidak memenuhi syarat,” ungkap Asri.

Menjadi kendala saat ini, lanjut Asri, adalah perangkat desa yang diangkat dan di SK-kan sebelumnya rata-rata tidak memenuhi syarat yang tercantum pada aturan baru yakni berijasah paling rendah SMA dan sederajat serta umur maksimal 42 tahun. Kebanyakan perangkat yang diangkat hanya mengantongi ijasah SMP dan usianya lebih dari batasan yang ditetapkan.

“Aturan inilah yang membuat berkas kami terkendala sehingga DPKD menolak untuk melakukan pembayaran. Masalahnya karena perangkat desa (Sekretaris Desa sampai Kepala Dusun) yang kami angkat sebelumnya hanya kedepankan faktor ketokohan dimasyarakat. Kalau aturan itu diikuti, maka perangkat desa kami harus diganti termasuk para Kepala Dusun yang telah mengabdi puluhan tahun didesa,” terang Asri.

Lebih lanjut, Asri menjelaskan bahwa pengangkatan Kepala Dusun karena pertimbangan faktor ketokohan, bahkan kepala dusun ini sudah mengabdi sejak lama dengan tunjangan Rp35ribu perbulan.

“Namun, setelah tunjangan mereka diangkat hingga Rp450ribu perbulan oleh pemerintah daerah, mereka terpaksa harus meninggalkan tugasnya karena terkendala syarat ijasah dan maksimal usia mereka. Ini tentu menjadi kendala bagi para Kepala Desa karena kepala dusun adalah perangkat yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan pemerintah di desa, termasuk itu pengalaman yang dimiliki untuk berinteraksi dengan masyarakat dan penguasaan wilayah,” pungkas Asri.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri terkait kendala yang dihadapi para kepala desa tersebut menyarankan untuk mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini.

“Kalau saya, sebaiknya para Kepala Desa mengikuti apa yang menjadi persyaratan dalam aturan itu, karena tentu pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kalaupun ternyata dibelakang hari ada perubahan atas aturan itu, maka akan disesuaikan dan apa yang menjadi kendala bagi para kepala desa bisa terantisipasi,” terang Ancu sapaan Syamsul Bahri.

Penulis : Nur Asri