Terlambat Serahkan Laporan Keuangan, Pemda Tegur Kepala Desa

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri (duduk tengah didepan) saat beri arahan dalam acara sosialisasi tekhnis gerakan tanam cabe dan mewujudkan program desa terang dan bersinar (Foto : Arl/MC)

Wajo, MC – Pemerintah daerah kabupaten Wajo menekankan kepala desa untuk segera menyerahkan laporan realisasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016.

Penyerahan laporan ini menjadi perhatian penting karena masih terdapat beberapa desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban hingga batas waktu yang ditentukan.

“Secara regulatif, regulasi pertanggungjawaban harus dibuat 31 desember tahun berjalan (2016, red), toleransi sampai januari, itupun sudah disampaikan melalui surat Badan Pengelola Keuangan (DPKAD, red), deadline 31 januari (2017, red), dan ditindaklanjuti dengan surat teguran”, ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri dalam acara Sosialisasi Tekhnis Gerakan Tanam Cabe dan Mewujudkan Program “Desa Bersinar, Desa Terang” di Gedung BBC Sengkang, Kamis (23 Februari 2017).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Wajo telah melayangkan surat kepada pemerintah desa, surat pertama terkait batas waktu (deadline) penyerahan laporan dan surat kedua berupa teguran.

“Artinya, kalau sudah ada teguran, berarti sudah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah desa”, ujar Syamsul Bahri.

Kepala Desa yang hadir dalam sosialisasi, tampak mereka fokus mendengarkan arahan (Foto : Arl/MC)

Lanjut Camat Bola tahun 2009 -2015 ini menerangkan bahwa sekarang ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sementara melakukan pemeriksaan di kantor Badan Pengelola Keuangan kabupaten Wajo, dan pengelolaan keuangan desa menjadi bagian ikhtisar dari pengelolaan keuangan daerah secara umum berdasarkan lampiran dari pemeriksaan BPKP.

Tahun lalu yang terlambat memberi laporan penyelenggaraan APBDesa-nya (keuangan desanya) hanya sepuluh desa, dan itu menjadi catatan bagi BPKP, selalu dimonitor dan disample.

“Sudah dua minggu kalau tidak salah BPKP ada di Badan Pengelola Keuangan dan sudah berkeliling ke SKPD. Setelah SKPD tentu nanti yang akan menjadi pemeriksaan adalah pengelolaan keuangan desa. Jadi saya harapkan, sebelum sampai kesana (keuangan desa, red), karena kalau ini menjadi catatan bagi BPKP maka akan menjadi daya tarik bagi BPKP dan badan pemeriksa lainnya untuk memeriksa langsung, kenapa ini terlambat, ada indikasi apa sehingga terlambat?”, terang Bahri.

Ada dinamika yang berkembang, sambungnya, bahwa pertanggungjawaban APBDes 2016 tidak ada hubungannya dengan proses pencairan (anggaran tahun 2017, red), sehingga kepala desa diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2016 tanpa memperhitungkan permohonan pencairan anggaran tahun 2017.

“Jangan-maki’ pikir itu dulu bebas temuan dan lain sebagai-nya, tapi yang harus diselesaikan adalah APBDes tahun 2016, karena harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti setelah dilaksanakan laporan pertanggungjawaban maka proses pencairan akan mengikut, tidak akan sulit lagi karena sisa melampirkan foto copy untuk melakukan permohonan pencairan. Disini memang ada pemahaman yang keliru ketika kepala desa akan menyerahkan laporan dan permohonan pencairan secara bersamaan,” ulas Bahri. (SIPD/K)