Ternyata Pemda Juga Dapat Jatah Dari Perusahaan Migas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian dan koordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) terkait kasus dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur.

Hasilnya, KPK mendapatkan informasi bahwa ada ketentuan bagi perusahaan pengeksplor sumber daya alam untuk memberikan “jatah” kepada pemerintah daerah.

“Ternyata di semua daerah yang ada eksplorasinya, ada semacam ‘jatah’ ke Pemda yang diberikan anak perusahaan yang melakukan eksplorasi itu,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto seperti yang dikutip dalam sebuah situs online, Selasa, 30/12.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, ada ketentuan SKK Migas mengenai “jatah” tersebut. Menurut dia, adanya sejumlah uang yang masuk ke Pemda, entah sebagai pajak atau hal lainnya, berpotensi menjadi permasalahan, termasuk korupsi. (Red)