Tiga Strategi Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

Peserta konferensi menyimak paparan1Peserta Konferensi menyimak paparan

Disadur Dari Kegiatan Konferensi Nasional Telcecon Prodi PBI UMK

Kudus, MC – Baru-baru ini, Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muria Kudus (UMK) menggelar konferensi nasional yang menarik minat para praktisi pendidikan di berbagai sekolah dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, tak ingin ketinggalan menjadi peserta.

Konferensi nasional bertajuk ‘’Teaching, Linguistic, Culture and Education Conference’’ atau Telcecon itu menghadirkan tiga pakar sebagai narasumber, salah satunya adalah Ir. Ananto Kusuma Seta M.Sc., Ph.D (staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

Ananto Kusuma Seta dalam kesempatan itu mengulas tema yang cukup menarik, yakni Breakthrough in Education: Accomodating Global Issues (Terobosan-terobosan dalam Pendidikan: Mengakomodasi Isu-isu Global).

Staf ahli Mendikbud RI itu menyampaikan, persoalan dunia pada 2050, yaitu masalah demografi, permintaan sumber daya (terdidik dan profesional), globalisasi, dan perubahan iklim. ‘’Menghadapi tantangan tahun 2050 itu, Indonesia mengusung visi baru pendidikan dan kebudayaan 2015-2019,’’ ujarnya.

Visi baru tersebut, lanjutnya, yaitu terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong-royong. ‘’Untuk mewujudkan ini, perlu strategi-strategi,’’ katanya.

Paling tidak, terang Ananto, ada tiga strategi penting yang bisa dikemukakan di sini. ‘’Pertama yaitu penguatan pelaku pendidikan dan kebudayaan. Ini antara lain dengan melakukan penguatan terhadap siswa, guru, kepala sekolah, orang tua dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan,’’ jelasnya.

Strategi kedua yaitu peningkatan mutu dan akses. Yakni meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mengoptimalkan capaian Wajib Belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan khususnya bagi masyarakat terpinggirkan, dan fokus kebijakan didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman.

‘’Strategi ketiga adalah pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Pelibatan publik ini dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset dan bukti lapangan. Selanjutnya, yaitu membantu penguatan kapasitas tata kelola birokrasi pendidikan di daerah, serta mengembangkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional,’’ tutur Ananto.

Sementara itu, selain Ananto, hadir pula sebagai narasumber pada kesempatan itu, Prof. Dr. Didi Suherdi M.Ed. (guru besar Universitas Pendidikan Indonesia) dan Dr. H. A. Hilal Madjdi, M.Pd. (dosen Prodi PBI FKIP UMK). (Red/MC)