Toraja Kekurangan Guru Kelas Berstatus PNS

Hamsah (berdiri) sedang memfasilitasi kegiatan konsultasi public penataan dan pemerataan guru yang diselenggarakan di Gedung Dinas Pendidikan Tana Toraja

Tana Toraja, MC – Bagi yang ingin melamar jadi pegawai negeri untuk menjadi guru di Tana Toraja, peluang tersebut terbuka lebar-lebar, terutama kalau pertimbangannya adalah kebutuhan daerah.

Untuk Guru Kelas SD, kebutuhan Guru Kelas PNS pada SDN di Tana Toraja mencapai 1.495 guru, namun yang ada saat ini hanya 934 orang, sehingga kekurangan Guru Kelas PNS untuk SDN di Tana Toraja mencapai 561 orang.

Berdasarkan hasil analisis data DAPODIKDAS yang diolah dengan SIMDIKDAS USAID PRIORITAS, selama ini kekurangan tersebut diisi oleh guru honorer yang jumlahnya mencapai 788 orang. Sehingga kalau ditotal, Toraja kelebihan guru kelas sebanyak 227 orang, yang berasal dari guru non PNS.

Namun menurut Hamsah, Konsultan Pendidikan USAID PRIORITAS, kondisi ini bisa melemahkan pendidikan di Tana Toraja karena beberapa hal. Pertama, guru-guru honorer yang mengajar belum tentu yang diajarkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kualifikasinya.

“Kalau mereka tidak sesuai kualifikasinya tentu kualitas pembelajarannya di kelas menjadi tidak sesuai standar yang diharapkan,” ujarnya.

Kedua, tenaga honorer lebih susah dikontrol karena belum banyak peraturan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas untuk mereka. Ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk guru honorer yang diambilkan dari dana BOS yang bersumber dari APBD juga terlalu besar.

“Katakanlah 1 orang digaji 500 ribu perbulan, kalau jumlahnya mencapai 788 orang, maka berapa dana bos yang telah dialokasikan?, dan apakah benar dana itu tepat untuk menggaji mereka yang belum tentu apa yang diajarkan sesuai dengan kualifikasinya,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Ridwan Tikollah, Governance and Management Specialist USAID PRIORITAS, bahwa berdasarkan Permendiknas nomor 141 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2015 semua guru honorer akan ditiadakan. Kalaupun ada, mulai 1 Januari 2016 harus berstatus CPNS. Konsekuensinya, kalau di suatu sekolah masih ada guru bantu atau honorer, sekolah tersebut tidak bisa lagi membayarkan gajinya memakai dana BOS.

“Membayar guru honorer setelah peraturan itu efektif, bisa dianggap melanggar undang-undang,” ujarnya di sela sela kegiatan Konsultasi Publik Penataan dan Pemerataan Guru di Gedung Dinas Pendidikan Tana Toraja (23 April 2013). Hadir diantara para pesera adalah staf dinas pendidikan, kemenag, BKD, Bappeda, dan staf-staf dinas yang lainnya yang berjumlah kurang lebih 40 orang.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Parepare Yohanni Titting yang dalam sambutannya beraharap kegiatan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan penataan dan pemerataan guru yang strategis untuk kemajuan Pendidikan Tana Toraja ke depan. Bahkan sehari sebelumnya, Bupati Toraja berkomitmen akan mengeluarkan perbup khusus untuk penataan dan pemerataan guru di Tana Toraja.

Rekomendasi yang dikeluarkan selama diskusi publik, untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan distribusi guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru PNS dan juga melakukan rekruitmen guru PNS baru. “Kalau rekomendasi ini disetujui, kemungkinan akan ada penerimaan PNS baru untuk guru kelas SDN,” ujar Ridwan.

Sumber : USAID PRIORITAS