Transfer Dana Desa Mandek, DPR Sentil Kemendagri

Dewan Perwakilan RakyatGambar Logo DPR – RI

Jakarta, MC – Anggota Komisi XI DPR Achmad Hatari menganggap realisasi transfer daerah pada triwulan pertama 2016 belum maksimal. Dalam rapat Kerja DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro diketahui bahwa Rp 47 triliun anggaran untuk dana desa baru terealisasi Rp 7 triliun.

Angka ini, menurutnya sangat kecil karena menurut kalkulasinya, Kementerian Keuangan seharusnya merealisasikan transfer ke daerah sekitar 12 triliun melalui instrumen spending quality. Minimnya capaian itu mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam merealisasikan target.

“Dari spending quality yang terukur kita bisa lihat, satu triwulan sudah terlewati, seharusnya kan 25 persen sudah terealisir. Tapi ada komponen yang terlalu jauh pak. Seperti dana desa, baru terealisir 7 triliun dari total anggaran 47 triliun. Kan konyol ini pak,” ujarnya dihadapan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan para staff di ruang komisi, Senin 11/4 seperti dalam rilis yang diterima MEDIACELEBES, Selasa 12/4.

Lebih jauh Hatari menilai, spending quality bisa dijalankan melalui perencanaan matang terhadap anggaran masing-masing triwulan. Hal itu akan menjadi acuan bagi Komisi II DPR dalam merasionalisasi anggaran yang ada. Dengan begitu, SILPA di akhir tahun tak akan membengkak sebagai akibat aliran transfer ke daerah yang tidak teratur.

Politisi dari Maluku ini menjelaskan lebih lanjut, bahwa rendahnya capaian Kementerian keuangan juga cukup mengganggu keuangan dan kas daerah. Dalam aturan yang berlaku, dana transfer harus disalurkan paling lambat 7 hari setelah disahkan. Akan tetapi dari kunjungan kerja di daerah-daerah di dapilnya Maluku Utara, ia tak menemukan hal itu berlaku sesuai prosedur.

Sebaliknya, perkembangan ekonomi daerah stagnan karena masing-masing pemerintah daerah tak memiliki cukup dana untuk pembangunan.

“Tidak terjadi akselerasi ekonomi yang berdampak pada akselerasi pembangunan. Daya ungkit yang kita harapkan, ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, yang ada di daerah justru stagnan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengimbau Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar melakukan sinergi dalam melakukan transfer daerah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan belanja negara di sektor riil, guna meningkatkan taraf ekonomi daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Jadi, jangan sampai kementerian dalam negeri sebagai pimpinan umum di daerah tidak intens mengawasi. Karena ini keluhan pak,” pungkas legislator Fraksi Partai NasDem ini.

Sumber : Fraksi NasDem DPR – RI