Tunggu Permendagri, Tahapan Pilkades Diundur

Wajo, MC – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diwacanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Wajo dimulai tahapannya pada bulan November ini kemungkinan besar alami pengunduran jadwal.

Pelaksanaan pesta demokrasi untuk 108 desa dari 13 kecamatan se Kabupaten Wajo ini masih menunggu beberapa terbitan peraturan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan Pilkades.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa DPRD Kabupaten Wajo, Sumardi Arifin menjelaskan bahwa Ranperda yang diajukan oleh pemerintah kabupaten tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Dan sejauh ini berdasarkan hasil konsultasi dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Jakarta, Ranperda tersebut disaran untuk menunggu penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sementara ini pula masih dalam tahap pembahasan.

“Ya, Pansus akan menunggu dikeluarkannya Permendagri agar Perda yang dibentuk bisa lebih lengkap, tidak lagi dikerja ulang dan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih ditinggi diatasnya,” pungkas Sumardi, beberapa waktu yang lalu.

Kaitannya dengan jadwal seperti yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Wajo, Sumardi berharap agar pihak eksekutif menunggu penetapan Perda. Dia menjelaskan, meskipun instansi terkait telah menyusun jadwal, namun bila Perda belum disahkan, maka tidak boleh ada proses ataupun tahapan.

“Pelaksanaan Pilkades itu harus tetap menunggu penetapan Perda, meskipun instansi terkait dalam hal ini (BPMPDK) telah menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan,” pungkas Sumardi.

Hal itupun dibenarkan oleh A Mallarangeng, salah seorang akademisi hukum di Kabupaten Wajo. Dia mengungkap bahwa pelaksanaan Pilkades sebaiknya menunggu penetapan Perda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan, begitupula dengan Ranperda agar menunggu Permendagri.

Namun bila hal itu dianggap perlu dan mendesak, maka Perda bisa saja ditetapkan dengan catatan isi dari Perda yang dibuat itu diperbaiki setelah terbit aturan-aturan yang lebih tinggi diatasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum tidak berlaku surut, dalam artian bahwa bila pemerintah ingin melaksanakan Pilkades yang didasari dengan aturan yang ada, itu bisa saja.

Dan kalaupun belakangan ada ketetapan baru yang muncul, misalkan saja Permengadri, maka aturan itu tidak mengubah hasil pemilihan atau ketetapan yang dipedomani sebelumnya.

“Hukum tidak berlaku surut, sehingga bila Perda digunakan kemudian terbit aturan baru yang lebih tinggi, maka yang menyesuaikan hanya isi Perda, bukan hasil atau ketetapan yang telah dilaksanakan,” terang Mallarangeng.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri yang dimintai tanggapan terkait kemungkinan terjadinya pengunduran tahapan mengungkap bahwa Pemkab dalam hal itu harus legowo dan menunggu penetapan Perda.

Menurutnya, Pemda memang mewacanakan untuk memulai tahapan pada bulan november ini. Namun, bila ternyata payung hukumnya belum ditetapkan, maka mau tidak mau pelaksanaan Pilkades harus diundur atau dijadwal ulang.

“Kalau ternyata harus diundur, ya tentu harus diundur. Pemda juga tidak ingin melaksanakan proses Pilkades tanpa payung hukum yang jelas dan tetap. Memang direncanakan agar tahapan Pilkades dimulai bulan november dan proses pemilihan pada bulan januari mendatang dengan pertimbangan bahwa saat ini di Kabupaten Wajo terdapat 108 desa yang alami kekosongan pejabat kepala desa berstatus defenitif,” terang Syamsul.

(Penulis : Nur Asri, SH)