Undang-Undang Pilkada Dinilai Tidak Beres

IMG_7329 Politisi Partai NasDem Luthfi A Mutty

Jakarta, MC – Desakan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai calon tunggal di Pilkada serentak kian menguat. Perppu tersebut dianggap dapat menjadi jawaban terhadap buntunya penyelesaian polemic ini. Peraturan KPU pasal 89A poin (3) mensyaratkan jadwal pilkada harus diundur sampai 2017 pada daerah yang memiliki calon tunggal.

Akan tetapi, Politisi Partai NasDem Luthfi A Mutty memiliki pandangan lain. Urgensi terhadap diterbitkannya Perppu untuk menengahi permasalahan ini belum dibutuhkan. Ia melihat dari aspek yuridis bahwa pembuatan Undang-Undang Pilkada pada dasarnya memang bermasalah, karena hal-hal semacam pencalonan tunggal tidak diatur secara tegas. Akibatnya, UU Pilkada tidak dapat menjawab polemik seperti ini, sehingga memerlukan payung hukum lain.

“Sudah menjadi hal yang wajar pembuatan undang-undang di Indonesia tidak beres. Pencalonan tunggal ini sebagai contoh kasus yang nyata namun tidak diatur dalam UU. Walau ada PKPU, namun ternyata memundurkan jadwal pilkada di daerah yang hanya punya satu pasangan calon tidak diatur dengan eksplisit,” sesal Luthfi seperti dalam rilisnya kepada MEDIA CELEBES, Kamis, 6/8.

Ketika dihubungi pada Rabu (05/08), Luthfi menyebut polemik pencalonan tunggal harus ditengahi dengan perangkat hukum yang ada. Jika Perppu diterbitkan sekarang, juga tidak akan optimal, sebab dilakukan dengan ketergesaan. Ia mengkhawatirkan dampak yang akan muncul ketika perangkat hukum mengenai Pilkada ini dibuat dengan ketergesaan, maka akan menghasilkan sebuah Pilkada yang tidak menyentuh ranah esensi demokrasi.

“Kalau perlu tunda saja beberapa daerah yang memiliki calon tunggal. Dalam PKPU kan diatur itu. Gak usah ada Perppu karena pembuatan payung hukum harus dilandasan kesadaran penuh bukan ketergesaan seperti ini. Dampaknya pasti tidak akan beres karena payung hukumnya juga diragukan kualitasnya,” tegasnya.

Ia meyakinkan bahwa pengunduran jadwal Pilkada bagi daerah yang masih memiliki satu pasangan calon tidak akan memunculkan dampak yang signifikan. “Negara gak bubar kok kalau ada daerah yang diundurkan Pilkadanya,” tutupnya. (red)

Sumber : Fraksi NasDem DPR – RI