Untung Saja Dokter Gak Mogok Kerja, Bupati Wajo Sebut “BPJS Bukan Tuhan”

Dari kiri : Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru, Kepala Dinas Kesehatan, dr Baso Rahmanuddin, Kepala RSUD Lamaddukkelleng, dr Nur Tangsi. (Foto : Kha/MC)

Wajo, MC – Ada yang salah dalam pengelolaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), kenapa semua dokter rame-rame mengeluh dan menolak hadirnya lembaga besutan pemerintah pusat ini.

Ada yang salah bagi, atau memang karena lembaga ini mengganggu efektifitas kerja dari para dewa penolong orang sekarat ini di rumah sakit ?.

Entahlah, namun seperti itu kondisi yang terjadi disalah satu rumah sakit percontohan di Sulawesi Selatan, tepatnya di Rumah Sakit Umum (RSU) Lamaddukkelleng Sengkang.

Untungnya, mereka (para dokter, red) tidak mengancam mogok kerja, saking kesalnya mereka terhadap BPJS.

“Kami berharap kepada pemerintah agar dana talangan pemerintah daerah jangan digiring ke BPJS, ini berkaitan dengan efektifitas kerja kami dalam memberikan pelayanan kesehatan. Regulasi yang diterapkan BPJS hanya menyengsarakan kami dan pasien”, keluh Ketua Pelayanan Medik RSUD Lamaddukkelleng, dr Rizal dihadapan Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru dalam sebuah forum di Aula Pertemuan RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, Rabu (18 Januari 2017).

Lagi tegang : Sejumlah dokter dan perawat keluhkan BPJS dihadapan Bupati. (Foto : Kha/MC)

Bagaimana dokter tidak kesal?, sambung Rizal. BPJS hanya menanggung biaya pengobatan dan perawatan pasien selama 5 hari. Itupun memaksakan kondisi pasien harus sembuh dalam kurung waktu tersebut. Meskipun belum sembuh, pasien harus check out, atau tidak lagi ditanggung BPJS.

“Tidak mungkin kita pastikan pasien bisa sembuh dalam kurung waktu terbatas (5 hari, red). Ini kan mustahil, dokter bukan Tuhan, begitupun BPJS. Itu yang membuat kami merasa tertekan, belum lagi soal insentif hampir tidak ada lagi yang diterima oleh para dokter, sejak hadirnya BPJS ini”, ketus dokter senior di RSU tersebut.

Mendengar keluhan itu, Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru pun kembali semprot BPJS. Ia membenarkan keluhan dokter dan mengaku sudah lama tidak sreg dengan lembaga ini.

“Saya dari dulu tidak senang dan pernah marah-marah kepada BPJS, bagaimana mungkin pasien bisa dipastikan sembuh dalam kurung waktu 5 hari, BPJS ini kan bukan Tuhan. Alasan itu sehingga dana talangan tidak saya serahkan ke BPJS”, ujar Bupati sembari membenarkan keluhan dokter.

Berdasarkan data, di Wajo terdapat sekitar 140 ribu jiwa tergolong warga miskin, itu semua menjadi tanggungan pemerintah termasuk dalam hal jaminan kesehatan. Tempo hari, dana talangan ini digadang-gadang BPJS, namun pemerintah berketat untuk tidak menyerahkan dana tersebut.

Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru bersama dokter RSUD Lamaddukkelleng Sengkang. (Foto : Kha/MC)

“Ini seperti diakal-akali saja, semua dana jaminan kesehatan diminta, namun pelayananya tidak maksimal. Ini kan sama halnya dengan pembodohan, karena tidak mungkin dana itu terpakai setiap hari, atau tidak setiap hari semua yang terdata sebagai warga miskin masuk rumah sakit”, jelas Bupati.

Lanjut, penyandang penghargaan satya lancana kebhaktian sosial ini menerangkan, bahwa pemerintah daerah tahun 2017 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.6 milyar dana talangan, dan untuk memaksimalkam pelayanan dan jaminan kesehatan, pemerintah akan menambah dana talangan itu menjadi Rp 3 milyar.

“Soal BPJS, dokter tidak perlu khawatir, saya tidak akan serahkan dana itu kepada BPJS. Tempo hari, saya juga berencana menghadap presiden untuk keluhkan BPJS ini, namun kita sikapi secara pelan-pelan saja”, tutur Bupati.

Sekda Wajo, Firdaus Perkesi menguatkan pernyataan Bupati. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan menyerahkan dana talangan itu kepada BPJS.

Dana itu, kata Sekda, hanya akan diposting anggarkan di RSUD Lamaddukkelleng Sengkang dan RSUD Siwa.

“Jadi warga yang tidak terdata sebagai peserta BPJS bisa dibantu melalui dana talangan itu, termasuk jaminan terhadap pasien gawat darurat seperti yang dikeluhkan oleh dokter tadi”, papar Sekda. (SIPD)