Usaid Prioritas Gelar Workshop Analisis Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru

Makassar, MC – Usaid Prioritas menggelar Workshop II Analisis Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru Tingkat Provinisi Sulawesi Selatan dalam rangka menentukan kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Workshop yang berlangsung selama 3 hari mulai (13 – 15 Januari 2015) bertempat di Hotel M Regency Makassar ini dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kemenag kabupaten dan kota Sulawesi Selatan yaitu Takalar, Bone, Toraja, Parepare. Hadir juga perwakilan dari Bontang Kaltim yang secara mandiri ingin memecahkan masalah penataan guru di daerah tersebut.

Masing-masing perwakilan menyampaikan kondisi serta tantangan-tantangannya, dan difasilitasi untuk membuat rumusan kebijakan mengatasi masalah-masalah tersebut.

“Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh pemerataan guru. Guru yang terlalu terkonsentrasi di kota, misalnya, akan semakin memarginalisasi pendidikan di desa,” ujar penanggung jawab program, Ridwan Tikola.

Dari analis terhadap data Dapodikdas, di Parepare terdapat 34 (42,50%) sekolah yang masih kekurangan guru kelas PNS. Total kekurangannya adalah sebanyak 53 orang. Namun di sisi lain terdapat 6 sekolah (7,50%) kelebihan guru PNS. Sementara di Takalar, terdapat 170 sekolah yang kekurangan guru kelas PNS dengan total kekurangan 236 orang untuk tingkat SD.

Di Bone, terdapat 72 sekolah dasar yang guru berkualifikasi dibawah S1 kurang dari 2 orang. Terdapat juga 10 orang kepala sekolah yang bergelar sarjana tapi belum bersertifikasi serta 27 orang guru SD yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam dan 4 orang yang kelebihan jam mengajarnya. Perencanaan makro bidang pendidikan yang dicanangkan oleh kabupaten Bone yakni pemerataan kualifikasi guru.

Issu menarik lain adalah di Takalar terdapat 54 sekolah yang jumlah siswanya per rombel kurang dari 16. Sehingga perencanaan makro yang akan diambil yakni regrouping sekolah yang jaraknya berdekatan.

Secara garis besar, lima kabupaten yang bertemu memiliki issu yang hampir sama, yaitu masih banyaknya sekolah kecil, sekolah yang muridnya kurang dari 16 siswa per rombongan belajarnya, dan distribusi guru yang tidak merata.

Menurut Jamar, provincial coordinator USAID PRIORITAS untuk Sulawesi Selatan, salah satu kendala distribusi guru adalah kebijakan politis yang mengintervensi pendidikan.

“Di beberapa daerah kita temukan sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit tapi gurunya berlebih. Sementara di tempat lain, ada muridnya berlebih tetapi gurunya amat sedikit. Salah satu sebabnya kadang-kadang berasal dari kebijakan mutasi yang tidak berdasarkan data valid, tapi berdasarkan pertimbangan politis. ”ujarnya.

Sumber : Usaid Prioritas
Penulis : Zulfikar Yusliskatin